"Memang kemungkinan kita tak bisa mencontoh secara keseluruhan, tapi mungkin ada hal-hal yang kita contoh dalam menanggulangi permasalahan sosial," ujarnya di Banjarmasin, Minggu malam, dari sebagian hasil studi banding Komisi IV Kalsel ke pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 15 - 18 Juli 2014.
"Pasalnya pemerintah provinsi DKI mengalokasikan anggaran untuk Dinas Sosial setempat, seperti tahun 2013 sebesar RP650 miliar atau jauh lebih besar dari kita," ungkapnya menjawab Antara Kalsel di sela-sela berbuka puasa bersama DPRD tingkat provinsi tersebut.
Begitu pula, Pemprov DKI Jakarta memiliki 27 panti sosial, di antaranya ada yang diperuntukan sosialisasi eks pengguna narkoba yang tertolak keluarga mereka untuk kembali, lanjut pensiunan pegawai kesehatan di provinsi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota itu.
Menurut dia, mungkin Panti Melati di Jalan A Yani Km30 Banjarbaru, yang kurang banyak warga binaannya, bisa untuk penampungan sementara bagi eks pengguna narkoba yang tidak bermasalah lagi, yang tertolak keluarga mereka untuk kembali.
"Karena dari informasi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Kalsel yang juga sebagai tempat rehabilitasi penyandang narkoba, ada puluhan eks pengguna obat terlarang itu yang sudah sembuh, tapi keluarga mereka menolak menerima kembali," ungkapnya.
"Kan kasihan kalau berlama-lama tinggal di Sambang Lihum, sementara mereka itu sudah dinyatakan sembuh, baik secara medis maupun psikis (kejiwaan). Selain itu menjadi beban bagi RSJ tersebut," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sedangkan penghuni atau binaan Panti Melati, yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring saat melakukan razia, mereka itu mungkin bisa menggunakan tempat lain dan atau membangun tempat baru, sarannya.
"Memang banyak program Dinas Sosial DKI Jakarta yang cukup menarik dalam upaya penanggulangan masalah sosial. Tapi mengingat Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel yang jauh lebih kecil dari, sehingga sulit mencontoh semua," demikian Budiman.
Bersamaan kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke luar daerah, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut juga melakukan kegiatan serupa, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel ke Jakarta, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur ke Jawa Timur.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
