Anggaran belanja daerah Tanah Laut 2019 tercapai 87,58 persen

Bupati Tanah Laut H Sukamta menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 pada rapat paripurna DPRD setempat, Senin (20/4).Foto:Antaranews Kalsel/Humas Tanah Laut.

Kita patut bersyukur karena ada sisi positifnya, kita bisa mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah dengan baik,

Pelaihari (ANTARA) - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, H Sukamta menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 pada rapat paripurna DPRD setempat, Senin (20/4).

Dalam penyampaiannya bupati menyebut secara keseluruhan berdasar data belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) anggaran pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp 1,497 triliun realisasi mencapai Rp 1,871 triliun atau tercapai sebesar 125 persen.

Bupati juga menuturkan, kebijakan pembangunan pada tahun 2018 hingga 2023 difokuskan pada 22 urusan wajib dan enam urusan pilihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tanah Laut.

Mengingat hal, sebut dia, sesuai Undang-Undang No : 3/2014, tentang Adanya Kewenangan Daerah Yang Dialihkan ke Pemerintah Daerah maupun Provinsi.

“Kita patut bersyukur karena ada sisi positifnya, kita bisa mengelola dan meningkatkan pendapatan daerah dengan baik,” ujar bupati.

Dalam laporannya bupati juga mengungkapkan, jika arah kebijakan belanja daerah mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2019.

Adapun anggaran belanja daerah tahun 2019, jelas dia, sebesar Rp1,746 triliun dengan realisasi Rp1,529 triliun atau tercapai 87,58 persen.

Sementara itu untuk Program Gapura Karomah, disebutkan bupati, sudah terealisasi sejak tahun 2019 setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 80/2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Program ini dialokasi dana sebesar Rp 10 miliar dan sudah tersalur hingga Maret 2020 lebih dari Rp 6,6 miliar,”ucapnya.

Hanya saja, terang dia, karena ada COVID-19 untuk pinjaman Gapura Karomah bagi IKM diberi kebijakan relaksasi pembayaran cicilan selama satu tahun.

“Insya Allah BPR kita sudah menghasilkan keuntungan yang signifikan, pada prinsipnya program ini betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi IKM, petani, nelayan dan peternak kita,”papar bupati.

Rapat paripurna kali ini diikuti 22 orang dari anggota DPRD Tanah Laut 35 orang.