Bupati : Sensus penduduk 2020 masyarakat diminta aktif

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS beserta Ketua DPRD Sementara Saleh, Ketua TP-PKK Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor dan para pimpinan SKPD didampingi Camat Marabahan Eko Purnama Sakti menyempatkan meninjau pengembangan pembibitan anggur yang terdapat di Desa Karya Maju, Sabtu (31/8).Foto:Antaranews Kalsel/Humas.

Saya berharap seluruh masyarakat Batola aktif dalam memperbaharui data keluarga melalui website BPS,

Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS menerima Audensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Barito Kuala (Batola) Akhmad Rosihannoor beserta staf di ruang rapat Bupati Batola di Marabahan, Selasa (11/2).

Audiensi tersebut dalam rangka persiapan sensus penduduk 2020 yang akan dilakukan BPS. Kabupaten Batola sendiri akan melaksanakan sensus secara online melalui website https://sensus.bps.go.id/ mulai 15 Februari sampai 31 Maret 2020 dengan metode wawancara akan dilaksanakan 1 hingga 31 Juli 2020.

Menurut Akhmad Rosihannoor, Batola tahun 2020 menjadi kabupaten pertama yang melakukan sensus online di Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Saya berharap seluruh masyarakat Batola aktif dalam memperbaharui data keluarga melalui website BPS,” timpal Akhmad.

Akhmad menambahkan, sensus online akan memudahkan petugas saat sensus, karena banyak data telah terisi, bahkan lengkap.

Sensus sendiri, terang Akhmad mendukung program Pemerintah Pusat untuk menyatukan data kependudukan Disdukcapil dan BPS dalam satu wadah.

Menurut rencana, Senin (17/2/2020) pencanangan sensus penduduk akan dilakukan Bupati Hj Noormiliyani di halaman Kantor Bupati Batola.

Dilaksanakan kegiatan tersebut, jelas dia, sebagai bentuk dukungan bupati sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat agar berperan aktif memutakhirkan data diri dan keluarga.

“Saya harapkan seluruh masyarakat Barito Kuala berperan aktif dalam sensus penduduk 2020,” harap Noormiliyani.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar menerima petugas sensus penduduk 2020 yang berkunjung ke rumah untuk melakukan wawancara.

Sensus yang dilakukan 10 tahun sekali, terang dia, tidak hanya menjadi perhatian BPS, namun juga pemerintah daerah.

“Mengingat data yang terkumpul dan menjadi satu data kependudukan dapat dimanfaatkan seluruh SKPD untuk menjalankan tugas masing-masing,”tandasnya.