Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, peserta BPJS kesehatan yang dijamin pembayaran iuran bulanannya oleh pemerintah kota perlu ditambah, karena hanya menyentuh sebanyak 20.808 jiwa.
Menurut dia di gedung dewan kota, Rabu, pemerintah kota pada tahun 2020 ini hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 miliar untuk menjamin iuran BPJS kesehatan bagi warga miskin.
"Dihitung-hitung anggaran itu untuk peserta kelas tiga, hanya sebanyak 20.808 jiwa," tuturnya.
Padahal, ungkap dia, data menunjukkan untuk warga yang memerlukan pelayanan gratis Kesehatan di ibukota provinsi ini sekitar 110 ribu jiwa.
"Artinya yang sekitar 90 ribu jiwa lagi warga kategori tidak mampu perlu diperhatikan, hingga kita upayakan nanti ada penambahan," papar politisi Golkar ini.
Upaya itu, ucap Matnor Ali, bisa pihaknya perjuangan pada pembahasan anggaran perubahan nantinya.
"Setidaknya ada tambahan 10 ribu lah," ujarnya.
Baca juga: Dinsos : Warga yang dijamin uiran BPJS bertambah 5.000
Baca juga: DPRD Banjarmasin setuju Rp14,1 miliar iuran BPJS warga miskin
Baca juga: RSUD Sultan Suriansyah hanya layani pasein BPJS
Demikian pula, harapnya, ada penambahan peserta BPJS kesehatan bagi warga miskin ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Kalau informasinya dari puluhan ribu jiwa juga warga daerah kita yang tidak mampu ini dijamin pemerintah provinsi dan pusat iuran BPJS kesehatan," tuturnya.
Namun tentunya masih ada peluang membantu warga miskin yang tidak masuk jaminan iuran BPJS kesehatan ini untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit.
Khususnya, ujar dia, rumah sakit milik pemerintah kota, yakni, RSUD Sultan Suriansyah yang dioperasikan sejak 24 September 2019 lalu melalui dana pendamping yang disiapkan sebesar Rp3,7 miliar.
"Tinggal memohon ke dinas sosial untuk disetujui, dana tersebut bisa digunakan warga miskin untuk berobat di rumah sakit," pungkasnya.
