Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berjuang memperbanyak program pro rakyat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya mengurangi angka kemiskinan.
Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, Minggu, mengatakan, masih banyak program pro rakyat belum bisa diselesaikan, oleh karenanya kini pemerintah daerah tengah berjuang keras untuk menuntaskannya.
Beberapa program pro rakyat, di antaranya, Pemkab Kotabaru bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 344 unit rumah keluarga miskin di Rampa, Pulaulaut Utara, Kotabaru.
Kepala Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan Kotabaru, H Akhmad Rivai, menjelaskan, warga kurang mampu BSPS dari Kementerian Perumahan Raryat sekitar Rp3 miliar untuk merehabilitasi rumah yang tidak layak huni.
Dana sekitar Rp3 miliar tersebut akan dibagikan kepada 60 KK, masing-masing akan memperoleh Rp15 juta, dan sebanyak 280 KK masing-masing akan mendapatkan Rp7,5 juta.
Rivai menjelaskan, program BSPS merupakan salah salah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat kurang mampu, perbaikan rumah akan dilakukan sesuai dengan gambar kerja baik itu perbaikan atap rumah, dinding maupun lantai.
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) II sebesar Rp4 miliar.
Penyediaan air minum dan sanitasi dialokasikan sebesar Rp2,2 miliar untuk 10 desa sasaran. Dana hibah insentif desa (HID) dialokasikan dana sebesar Rp440 juta untuk tida desa sasaran.
Dia mengemukakan Pamsimas II Kotabaru yang masuk APBD 2013 dialokasikan sebesar Rp1,4 miliar, dipergunakan untuk desa pendamping sebesar Rp550 juta yang akan dibagi untuk desa sasaran, dan untuk replikasi desa sebesar Rp880 juta untuk empat desa sasaran.
Lokasi desa sasaran reguler yaitu Desa Sumber Sari dan Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat, serta Desa Sungai Kupang dan Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu.
Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan, dan Desa Sukamaju dan Desa Banjarsari Kecamatan Sampanahan, dan Desa Gosong Panjang serta Desa Kampung Baru Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, serta Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan.
Sedangkan untuk lokasi Desa Sasaran HID yaitu Desa Tanjung Seloka, Desa Sungai Bulan dan Desa Labuan Mas Kecamatan Pulau Laut Selatan.
Lokasi desa sasaran pendamping meliputi, Desa Sekandis dan Desa Gunung Calang Kecamatan Pamukan Selatan, serta Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.
Sasaran lokasi desa sasaran replikasi yaitu, Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, dan Desa Kerayaan Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, serta Desa Mandala Kecamatan Kelumpang Hilir, juga Desa Lalapin Kecamatan Hampang.
Selain itu, Kotabaru juga mengusulkan dana pembangunan Rp46,68 miliar untuk pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya Permukiman dan Perumahan, pada APBN 2014 kepada pemerintah pusat.
Dia menjelaskan, dari alokasi Rp46,68 miliar tersebut, untuk sektor Pengembangan Permukiman sebesar Rp3,75 miliar.
Meliputi kegiatan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman (SPPIP), dan penataan, peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh nelayan.
Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp3,13 miliar meliputi, kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan revitalisasi kawasan siring laut, dan ruang terbuka hijau, serta penataan kawasan lingkungan tradisoonal, bersejarah, aksesibilitas Rumah sakit Umum Daerah (RSUD), keswadayaan masyarakat.
Selanjutnya sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman sebesar Rp8,8 miliar meliputi, kegiatan pembangunan sanimas dan pembangunan, peningkatan infrastruktur drainase perkotaan.
Sektor pengembangan air minum sebesar Rp31 miliar meliputi, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Lontar, dan IKK Sungai Durian, pembangunan jaringan perpipaan SPAM di kawasan MBR di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pamukan Utara, dan Kecamatan Kelumpang Utara.
Terakhir Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perdesaan di Kecamatan Pulau Laut Barat. Mendukung usulan program tersebut, lanjut Rivai, perlu disiapkan readiness criteria antara lain kesiapan lahan, Desain Engeniring Detail (DED), Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), unit pelaksana kegiatan, lembaga pengelola pasca konstruksi.
Peran keterpaduan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman, Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sangat penting sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur bidang Cipta Karya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
