Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Dewan perwakilan Rakyat daerah Tabalong, Kalimantan Selatan, memberikan koreksi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati setempat tahun anggaran 2012 dalam rapat paripurna istimewa, di Tanjung Rabu.Â
 Tiga panitia khusus dewan Tabalong memberikan rekomendasi sekaligus catatan khusus tiap program yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jelas Ketua dewan, Darwin Awi.Â
 "Rekomendasi dan catatan strategis bisa menjadi kritik yang konstruktif dalam melaksanakan proses pemerintah daerah," jelas Darwin.Â
 Hasil koreksi dan sarana dari pansus dewan dituangkan dalam SK DPRD Tabalong nomor 4 tahun 2013 dan diserahkan secara langsung kepada Bupati Tabalong, Rachman Ramsyi.Â
 Rekomendasi pansus 3 yang dibacakan Ali Sibqi menyoroti program atau kebijakan sejumlah SKPD diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Bapedalda dan Dinas Perhubungan.Â
 "Target pendapatan dari sektor parkir belum sesuai potensi karena itu pansus tiga merekomendasikan pengelolaan parkir hanya dikelola satu SKPD dan dinas perhubungan bisa menindak oknum yang menguasai areal parkir," jelas Sibqi.Â
Selain itu pansus juga mengoreksi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) yang dilaksanakan Bappeda juga kurang fokus dan para pejabatnya banyak terjebak pada kesibukan yang kurang penting.
Dalam sambutannya, Bupati Tabalong, Rachman Ramsyi mengatakan hasil koreksi maupun saran yang disampaikan dewan melalui pansus jadi masukan untuk perbaikan program dan kebijakan di masa mendatang.
 "Masih ada SKPD yang belum melaksanakan program kerja dan kebijakan dengan optimal karena itu rekomendasi dari dewan menjadi masukan yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang," ujar Bupati.
Sebelumnya dalam LKPJ APBD 2012, Bupati menyebutkan realisasi pendapatan sebesar Rp1 triliun dari target sebesar Rp1,03 triliun mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.  Â
