Kotabaru (ANTARA) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan mengharapkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, berbanding lurus dengan capaian kinerja.
"Harapan dengan diraihnya WTP ini akan berbanding lurus dengan capaian kinerja pemerintah daerah, yang ujung ujung mempercepat pembangunan daerah sehingga masyarakat dapat segera merasakan hasil pembangunan tersebut," kata Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali meraih penghargaan WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.
Baca juga: Kotabaru raih WTP empat kali berturut-turut
Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, dalam siaran pers, mengatakan opini WTP ini merupakan yang ke-empat secara berturut-turut diterima oleh Pemkab Kotabaru.
"Alhamdulillah ini adalah kado terindah bagi Kabupaten Kotabaru di hari jadi ke 69 dan juga berkah bulan ramadhan," ucap bupati.
Sayed Jafar berpesan kepada seluruh SKPD di Kotabaru agar dalam penyusunan laporan keuangan dapat lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi, sehingga lanjutnya, kedepan kita kembali meraih WTP yang ke lima kali.
Baca juga: Pemkab Banjar dapat apresiasi DPRD atas opini WTP
Namun atas diraihnya opini WTP secara berturut-turut tersebut, menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian elemen masyarakat Kotabaru, diantaranya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerakor) Kotabaru.
Dalam aksinya, mereka mendatangi gedung DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan guna menyampaikan aspirasi yang tertuang dalam tujuh point tuntutan salah satunya meminta keterangan hasil audit WTP terhadap laporan keuangan daerah secara lisan dan tulisan dari BPK RI, sementara kenyataan pada APBD diketahui pemerintah daerah masih punya hutang.
DPRD harapkan WTP berbanding lurus capaian kinerja
Jumat, 19 Juli 2019 16:50 WIB