Banjarmasin (ANTARA) - Program penyaluran bantuan beras sejahtera (rastra) di Kalimantan Selatan mulai Oktober 2019 diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola Kementerian Sosial, kata Kepala Divisi Regional Perum Bulog Kalsel Akhmad Kholison.
"Pada Januari hingga Mei, penyaluran rastra di Kalsel masih dilakukan untuk delapan dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel," katanya di Banjarmasin, .
Kedelapan kabupaten tersebut, yaitu Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Balangan.
Dari delapan kabupaten tersebut, pada penyaluran rastra Juli, tersisa empat kabupaten, yaitu Banjar, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Balangan.
Baca juga: Bulog Kalsel targetkan serap 28.200 ton gabah
Jumlah daerah penerima rasta kembali turun pada penyaluran Agustus dan September, yaitu tersisa Kotabaru.
Setelah itu, pada Oktober hingga seterusnya, tidak akan ada lagi penyaluran rastra di Kalsel dan diganti dengan program Kementerian Sosial berupa BPNT.
Ia menjelaskan perbedaan rasta dan BPNT, yaitu rastra program bantuan berupa beras medium dengan total 10 kilogram per bulan untuk masing-masing rumah tangga miskin, sedangkan BPNT program bantuan yang disalurkan oleh Kemensos, berupa uang Rp110 ribu, pengganti rastra.
Dana tersebut, kata dia, bisa dimanfaatkan oleh penerima untuk belanja beras dan telur di Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Jadi melalui dana tersebut, silakan masyarakat membeli beras sesuai keinginan dan kebutuhannya senilai dana yang ada," katanya.
Baca juga: Mantan Dirut Bulog : Ada kelemahan pengawasan terkait beras busuk
Program tersebut, tambah dia, agak menyulitkan Bulog karena Bulog kesulitan untuk menyalurkan beras yang telah diserap dari para petani.
"Bulog tetap diberikan tugas untuk menyerap gabah petani, tetapi sulit untuk bisa menyalurkan kembali, karena harus bersaing dengan swasta," katanya.
Bila Bulog tidak bisa menyalurkan beras, katanya, akan menumpuk beras itu digudang sehingga menambah biaya perawatan dan lama-lama beras bisa rusak.
Kendati demikian, pihaknya akan terus berusaha untuk mendapatkan solusi terbaik dan bersaing dengan swasta dalam penyaluran beras tersebut, terutama ke RPK.
Baca juga: Bulog melepas 50.000 ton beras rusak akibat stok lama
