Padang (ANTARA) - Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumbar Ian Hanafiah mengatakan sejumlah kegiatan berskala nasional yang akan dihelat di Sumatera Barat pada 2019 dan 2020 terancam sepi jika harga tiket penerbangan domestik masih tetap mahal.
"Agenda nasional yang digelar di Sumbar tahun ini mulai lesu. Jumlah peserta jauh meleset dari perkiraan karena tingginya harga tiket pesawat," kata
dia di Padang, Minggu.
Ia menilai hal yang sama bisa terjadi pada beberapa kegiatan nasional lain yang direncanakan digelar di Sumbar seperti Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 dan Hari Kesatuan Gerak PKK.
Dua agenda pertama akan digelar pada 2020 sementara Kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) tingkat nasional ke-57 tahun 2019 akan dilaksanakan 24-27 Juli 2019 di Sumbar.
Diprediksi sekitar 5000 orang akan datang ke Sumbar dalam acara yang rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo itu. Butuh setidaknya 3000 kamar hotel agar semua tamu bisa terlayani.
Namun Ian pesimistis prediksi jumlah tamu itu akan terealisasi. Ia meramalkan jumlah tamu yang datang hanya setengah dari perkiraan bahkan bisa kurang.
"Kalau benar terjadi seperti itu, kemungkinan besar agenda pada 2020 akan bernasib sama," ujarnya.
Pariwisata merupakan andalan utama Sumbar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu jenis wisata yang diandalkan itu adalah yang berbasis meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE).
Gubernur Sumbar bahkan menyelenggarakan jamuan makan malam sebagai sambutan kehormatan bagi peserta kegiatan berskala nasional yang digelar di daerah itu.
Cara itu cukup efektif untuk menarik berbagai pihak melaksanakan kegiatan di Sumbar sehingga sektor pariwisata berjalan dengan sangat baik.
Namun setelah harga tiket penerbangan domestik melambung tinggi pada harga batas atas, wisata MICE di Sumbar juga mulai lesu.
Peserta yang biasanya datang dari berbagai daerah di Indonesia mulai menghitung ulang anggaran yang harus dikeluarkan dengan mengikuti kegiatan di luar daerah.
Banyak yang kemudian membatalkan kedatangan karena biaya yang harus dikeluarkan terlalu besar.***1***
