Banjarmasin, 15/3 (Antara Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Budiman Mustafa mengatakan penderita HIV/Aids wajar atau sudah selayaknya dirahasiakan atau hanya tenaga medis yang mengetahui,
"Karena kalau tidak dirahasiakan, kemungkinan masyarakat takut berdekatan atau tersentuh penderita HIV/Aids tersebut," katanya di Banjarmasin, Kamis.
Sebagai contoh kasus penolakan salah satu maskapai penerbangan terhadap penderita HIV/Aids dari Kalsel yang mau melanjutkan pengobatan ke Pulau Jawa.
Penolakan membawa terbang penderita HIV/Aids beberapa waktu lalu itu sempat menghebohkan pengguna jasa angkutan udara di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.
Menurut wakil rakyat Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu, persoalan tersebut tidak mesti terjadi, kalau terlebih dahulu ada pendekatan.
Selain itu, sosialisasi tentang HIV/Aids yang lebih intensif dan berkesinambungan dari pihak instansi terkait, seperti dinas kesehatan serta komisi pencegahan dan penanggulangan jenis virus tersebut.
Berkaitan kasus penolakan penderita HIV/Aids naik pesawat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, baik secara pribadi maupun melalui komisinya akan mempertanyakan masalah penyakit itu.
"Kami akan tanyakan kepada dokter spesialis kulit dan kelamin mengenai HIV/Aids tersebut, terutama kemungkinan berjakit/menularnya tanpa hubungan langsung," tuturnya.
"Kita berharap kasus penolakan penderita HIV/Aids yang mau melanjutkan pengobatan keluar daerah, dengan menggunakan pesawat terbang, jangan sampai terulang," lanjutnya.
Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera Kalsel itu menyatakan, prihatin atas meningkatnya dugaan kasus penderita HIV/Aids di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa tersebut.
"Terlepas betul atau tidaknya dugaan peningkatan kasus penderita HIV/Aids tersebut, tak bisa kita biarkan. Kita harus proaktif melakukan pencegahan dan penanggulangan," demikian Budiman Mustafa.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
