Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berkunjung ke Kota Banjarbaru untuk mempelajari penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
Pertemuan yang dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru Drs H Ogi Fajar Nuzuli dan beberapa kepala SKPD terkait ini digelar di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru, Rabu (20/2).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sidoarjo yang juga Ketua Rombongan Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan, kedatangan komisi yang membidangi pemerintahan itu untuk mengetahui cara penataan dan penertiban PKL.
"Pemkab masih mengalami kendala dan belum maksimal menyiapkan tempat bagi PKL sedangkan Kota Banjarbaru kami nilai sudah bagus dan mudah-mudahan bisa dijadikan contoh," ujar Mundzir.
Ia mengatakan, seiring terjadinya musibah lumpur Lapindo memang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan masih ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan.
"Ada tiga kecamatan dari 18 kecamatan yang kena lumpur Lapindo sehingga Sidoarjo tidak tenggelam, namun semua aspek terkena dampak termasuk perekonomian, tetapi sekarang perekonomian sudah mulai bangkit," ujarnya.
Wakil Wali Kota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli mengatakan, penataan dan penertiban PKL memerlukan waktu dan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena banyak hambatan yang muncul di lapangan.
Namun, berkat pendekatan yang dilakukan jajaran Pemkot disamping adanya komitmen PKL untuk menjaga ketertiban dan kebersihan sehingga penataan pedagang kecil di kota setempat terlaksana dengan baik.
"Para PKL dibolehkan berjualan tapi harus menjaga kebersihan dan jumlah pedagang harus dilaporkan sehingga tidak terjadi penambahan PKL yang menyulitkan penataan," katanya.
Ditambahkan, Pemkot Banjarbaru dibantu aparat baik dari unsur TNI maupun Polri telah menata PKL di kawasan Minggu Raya, Lapangan Murjani, dan sekitar Taman Selamat Datang atau depan Bandara Syamsuddin Noor. Yose Rizal/D
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026