Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah akan mengkaji secara detail mengenai kandidat wilayah ibu kota baru pemerintahan Indonesia.
"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana," kata Presiden kepada media ditemui usai acara peninjauan pabrik PT KMK Global Sports I di Tangerang, Banten pada Selasa.
Menurut Presiden, pemerintah akan memastikan sejumlah aspek antara lain daya dukung lingkungan, sumber daya air, resiko bencana, serta
pengembangan jangka panjang.
Mantan walikota Solo itu menjelaskan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dipertimbangkan sebagai upaya jangka panjang.
Dia menjelaskan sejumlah aspek di Pulau Jawa tidak dapat mendukung pendirian ibu kota baru.
"Di Jawa sendiri, penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa, pindah," kata Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga akan berkonsultasi kepada DPR-RI serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah terus melakukan kajian baik dari sisi hukum, sosial dan politik.
Sebelumnya pada Senin (29/4) presiden telah memimpin rapat bertopik "Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota.
Dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan dengan tiga opsi. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi memilih memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana," kata Presiden kepada media ditemui usai acara peninjauan pabrik PT KMK Global Sports I di Tangerang, Banten pada Selasa.
Menurut Presiden, pemerintah akan memastikan sejumlah aspek antara lain daya dukung lingkungan, sumber daya air, resiko bencana, serta
pengembangan jangka panjang.
Mantan walikota Solo itu menjelaskan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dipertimbangkan sebagai upaya jangka panjang.
Dia menjelaskan sejumlah aspek di Pulau Jawa tidak dapat mendukung pendirian ibu kota baru.
"Di Jawa sendiri, penduduknya 57 persen dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta sehingga daya dukung baik terhadap air, baik terhadap lingkungan, baik lalu lintas semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa, pindah," kata Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga akan berkonsultasi kepada DPR-RI serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah terus melakukan kajian baik dari sisi hukum, sosial dan politik.
Sebelumnya pada Senin (29/4) presiden telah memimpin rapat bertopik "Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota.
Dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan dengan tiga opsi. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi memilih memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019