Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 2019 yang dilaksanakan 21 kecamatan se-Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menghasilkan 5.999 usulan kegiatan pembangunan di "Bumi Saijaan"..
"Ada lima ribu lebih usulan hasil Musrenbang kecamatan dengan perkiraan biaya Rp5 triliun," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Rurien Sri Hardjanti di Kotabaru, Senin.
Usulan terbanyak berasal dari Kecamatan Pulau Laut Utara dengan 550 usulan, disusul Pulau Laut Timur dengan 497 usulan dan Pulau Laut Kepulauan dengan 423 usulan. Sedangkan yang paling sedikit Pulau Sembilan dengan 47 usulan.
Sementara itu berdasarkan perangkat daerah, usulan paling banyak masuk ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1.049 usulan, kemudian Dinas Pendidikan 844 usulan, Dinas Tanaman Pangan 832 usulan, dan Dinas Bina Marga 607 usulan.
Hasil musrenbang kecamatan ini menjadi salah satu masukan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020, selain Musrenbang kabupaten dan pokok pikiran DPRD.
Namun tidak semua usulan bisa diakomodir karena keterbatasan keuangan daerah. Pada 2020 anggaran pendapatan Kabupaten Kotabaru diproyeksi hanya Rp 1,7 triliun.
"Kami akan pilah sesuai prioritas yang mendukung visi misi kepala daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, pariwisata, agrobisnis dan sumber daya manusia,” kata Rurien.
Ia menambahkan APBD Kabupaten Kotabaru relatif terbatas, karena itu perlu upaya memperoleh sumber pendanaan lain ke pemerintah pusat dan provinsi serta keterpaduan dengan pihak swasta.
“Memang sekarang setiap SKPD harus pintar-pintar mencari dana untuk membiayai pembangunan baik ke pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak ketiga,” ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Ada lima ribu lebih usulan hasil Musrenbang kecamatan dengan perkiraan biaya Rp5 triliun," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Rurien Sri Hardjanti di Kotabaru, Senin.
Usulan terbanyak berasal dari Kecamatan Pulau Laut Utara dengan 550 usulan, disusul Pulau Laut Timur dengan 497 usulan dan Pulau Laut Kepulauan dengan 423 usulan. Sedangkan yang paling sedikit Pulau Sembilan dengan 47 usulan.
Sementara itu berdasarkan perangkat daerah, usulan paling banyak masuk ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1.049 usulan, kemudian Dinas Pendidikan 844 usulan, Dinas Tanaman Pangan 832 usulan, dan Dinas Bina Marga 607 usulan.
Hasil musrenbang kecamatan ini menjadi salah satu masukan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020, selain Musrenbang kabupaten dan pokok pikiran DPRD.
Namun tidak semua usulan bisa diakomodir karena keterbatasan keuangan daerah. Pada 2020 anggaran pendapatan Kabupaten Kotabaru diproyeksi hanya Rp 1,7 triliun.
"Kami akan pilah sesuai prioritas yang mendukung visi misi kepala daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, pariwisata, agrobisnis dan sumber daya manusia,” kata Rurien.
Ia menambahkan APBD Kabupaten Kotabaru relatif terbatas, karena itu perlu upaya memperoleh sumber pendanaan lain ke pemerintah pusat dan provinsi serta keterpaduan dengan pihak swasta.
“Memang sekarang setiap SKPD harus pintar-pintar mencari dana untuk membiayai pembangunan baik ke pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak ketiga,” ucapnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019