Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan dalam kunjungan kerja keluar daerah pada 12-14 November 2012 melakukan konsultasi rencana pembangunan kebun raya ke Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ibnu Sina, anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjawab pertanyaan wartawan di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Jakarta, Senin.

"Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup sengaja kembali ke Kemen Ristek mengkonsultsikan rencana pembangunan kebun raya dan sekaligus menanyakan sejauhmana respon dari kementerian tersebut," tandasnya.

"Sebab dulu, dari Kemen Ristek menyambut positif dan berjanji memberi bantuan terhadap rencana pembangunan kebun raya yang bakal berada di kawasan pusat perkantoran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel di Banjarbaru," ungkapnya.

Konsultasi Komisi III DPRD Kalsel ke Kemen Ristek itu, disertai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) provinsi setempat selaku perencana/penggagas pembangunan kebun raya di "kota idaman" Banjarbaru (35 Km utara Banjarmasin) tersebut, demikian Ibnu.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Balitbangda Kalsel Suriatinah menerangkan, kebun raya tersebut akan menggunakan lahan seluas 150 hekatare dari luasan kawasan pusat perkantoran Pemprov yang mencapai 500 ha.

Kebun raya tersebut, selain sebagai salah satu upaya rehabilitasi lahan, nantinya bisa sebagai tempat rekreasi, pendidikan lapangan atau berupa penelitian, tutur alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlm) Banjarmasin itu.

"Oleh karena itu pula, tanaman atau pepohonan yang bakal memperkaya dan menghiasi kebun raya tersebut selain jenis pohon-pohon langka yang hidup di alam sub tropis, juga yang mengandung khasiat untuk obat," katanya.

Pembangunan kebun raya tersebut diperkirakan memerlukan biaya mencapai Rp5 miliar, dan rencananya pelaksanaan secara bertahap atau menggunakan sistem tahun jamak (multy years), lanjut mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel itu.

"Sedangkan pembiayaan, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat, juga diharapkan bantuan pemerintah pusat, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun lainnya," demikian Suriatinah.

Bersamaan kunjungan kerja Komisi III keluar daerah, juga komisi-komisi lain di DPRD Kalsel melakukan kegiatan serupa, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan studi banding ke Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel mendatangi Kemenetrian Pertanian di Jakarta, serta Komisi IV bidang kesra studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). C

Pewarta:

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012