Royalti dari hasil pertambangan batu bara, yang menjadi bagian Kalimantan Selatan jauh tak sebanding dengan kerusakan lingkungan di provinsi tersebut.
Hal itu dikemukakan H Husaini Aliman, anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel dari Partai Amanat Nasional (PAN), di Banjarmasin, Selasa.
Ketua Persatuan Maklar Indonesia (Permakindo) Kalsel itu, mengungkapkan, kontribusi royalti yang masuk dalam dana perimbangan hanya sekitar Rp1,2 triliun.
"Dana dari royalti tersebut kemudian dibagi-bagikan lagi kepada kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) hanya menerima sekitar Rp374 miliar," ungkapnya.
"Sementara batu bara yang dikeruk dari perut bumi Kalsel berkisar antara 150 juta - 200 juta metrik ton per tahun," lanjut anggota DPRD dua periode tingkat provinsi tersebut.
Produksi batu bara Kalsel merupakan terbesar kedua di Indonesia, sesudah provinsi tetangga Kalimantan Timur (Timur), dan sebagai penyumbang devisa negara, yang cukup besar dari "emas hitam" tersebut.
Semestinya, menurut dia, dengan penghasilan batu bara ratusan juta metrik ton, penerimaan royalti bagi Pemprov bisa lebih besar lagi, bukan cuma ratusan miliar rupiah.
"Oleh sebab itu, wajar kalau Pemprov Kalsel bersama DPRD-nya mempersoalkan dan menuntut keadilan bagi hasil royalti tersebut," lanjut politisi PAN tersebut.
Mantan Ketua Fraksi PAN DPRD Kalsel itu, berpendapat, pengerukan sumber daya alam (SDA) provinsinya yang seakan habis-habisan, terkesan tidak memberikan dampak positif.
Sebagai contoh masalah listrik yang masih sering "byar pet" (hidup mati) dan keterbatasan daya, tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
"Keadaan itu cukup ironis. Karena provinsi kita yang merupakan lumbung energi nasional, justru mengalami krisis listrik," lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
"Padahal batu bara asal Kalsel yang digunakan untuk menghidupkan sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa. Kenapa di Jawa bisa dan jarang pemadaman aliran listrik, tapi justru Kalsel mengalami krisis listrik," demikian Husaini Aliman. .
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Hal itu dikemukakan H Husaini Aliman, anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel dari Partai Amanat Nasional (PAN), di Banjarmasin, Selasa.
Ketua Persatuan Maklar Indonesia (Permakindo) Kalsel itu, mengungkapkan, kontribusi royalti yang masuk dalam dana perimbangan hanya sekitar Rp1,2 triliun.
"Dana dari royalti tersebut kemudian dibagi-bagikan lagi kepada kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi (Pemprov) hanya menerima sekitar Rp374 miliar," ungkapnya.
"Sementara batu bara yang dikeruk dari perut bumi Kalsel berkisar antara 150 juta - 200 juta metrik ton per tahun," lanjut anggota DPRD dua periode tingkat provinsi tersebut.
Produksi batu bara Kalsel merupakan terbesar kedua di Indonesia, sesudah provinsi tetangga Kalimantan Timur (Timur), dan sebagai penyumbang devisa negara, yang cukup besar dari "emas hitam" tersebut.
Semestinya, menurut dia, dengan penghasilan batu bara ratusan juta metrik ton, penerimaan royalti bagi Pemprov bisa lebih besar lagi, bukan cuma ratusan miliar rupiah.
"Oleh sebab itu, wajar kalau Pemprov Kalsel bersama DPRD-nya mempersoalkan dan menuntut keadilan bagi hasil royalti tersebut," lanjut politisi PAN tersebut.
Mantan Ketua Fraksi PAN DPRD Kalsel itu, berpendapat, pengerukan sumber daya alam (SDA) provinsinya yang seakan habis-habisan, terkesan tidak memberikan dampak positif.
Sebagai contoh masalah listrik yang masih sering "byar pet" (hidup mati) dan keterbatasan daya, tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
"Keadaan itu cukup ironis. Karena provinsi kita yang merupakan lumbung energi nasional, justru mengalami krisis listrik," lanjutnya kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
"Padahal batu bara asal Kalsel yang digunakan untuk menghidupkan sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa. Kenapa di Jawa bisa dan jarang pemadaman aliran listrik, tapi justru Kalsel mengalami krisis listrik," demikian Husaini Aliman. .
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012