Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Komisi II DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tetap perhatikan dan jangan meninggalkan begitu saja terhadap sawah yang sudah pencetakan di provinsinya.
"Harapan tersebut kami sampaikan ketika konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian beberapa waktu lalu," ujar anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin, Senin.
Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu mengkhawatirkan lahan yang subur terbuka/tercetak menjadi terbengkalai dan sia-sia jika perhatian pemerintah pusat kurang, terlebih kalau tanpa perhatian samasekali.
Ia menerangkan, ketika pertemuan dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin menyatakan pihak lembaganya mendukung program yang pemerintah pusat canangkan.
"Apalagi kalau program tersebut bersentuhan langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu mengutip ucapan Ketua DPRD provinsi setempat.
Oleh karenanya pula, DPRD Kalsel mendukung pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang menganggarkan pada 2019 untuk sharing dengan pemerintah pusat buat memfasilitasi kebutuhan bahan bakar minyak serta operator excavator guna pencetakan sawah pada lahan rawa.
Pada kesempatan konsultasi dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian tersebut, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan juga menyarankan peninjauan kembali terkait kondisi yang dapat dicover oleh perlindungan asuransi petani.
"Saran tersebut bercermin dengan banyak kondisi yang petani alami, yang juga menyebabkan kerugian pada saat panen, karena belum sempat penyimpanan ke gudang akibat banjir yang datang tiba-tiba," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu.
Sementara pihak Kementan melalui Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Ir Pending Dadih Permana M CE DEV menanggapi positif atas saran atau harapan yang Komisi II DPRD Kalsel sampaikan.
"Namun pihak Kementan juga mengharapkan peran aktif pemerintah daerah serta DPRD setempat untuk bersama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan pola tanam pertanian yang sebelumnya secara tradisional menuju modern," demikian Danu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Harapan tersebut kami sampaikan ketika konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian beberapa waktu lalu," ujar anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir Danu Ismadi Saderi MS di Banjarmasin, Senin.
Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu mengkhawatirkan lahan yang subur terbuka/tercetak menjadi terbengkalai dan sia-sia jika perhatian pemerintah pusat kurang, terlebih kalau tanpa perhatian samasekali.
Ia menerangkan, ketika pertemuan dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin menyatakan pihak lembaganya mendukung program yang pemerintah pusat canangkan.
"Apalagi kalau program tersebut bersentuhan langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur mantan Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu mengutip ucapan Ketua DPRD provinsi setempat.
Oleh karenanya pula, DPRD Kalsel mendukung pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang menganggarkan pada 2019 untuk sharing dengan pemerintah pusat buat memfasilitasi kebutuhan bahan bakar minyak serta operator excavator guna pencetakan sawah pada lahan rawa.
Pada kesempatan konsultasi dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian tersebut, Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan juga menyarankan peninjauan kembali terkait kondisi yang dapat dicover oleh perlindungan asuransi petani.
"Saran tersebut bercermin dengan banyak kondisi yang petani alami, yang juga menyebabkan kerugian pada saat panen, karena belum sempat penyimpanan ke gudang akibat banjir yang datang tiba-tiba," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu.
Sementara pihak Kementan melalui Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Ir Pending Dadih Permana M CE DEV menanggapi positif atas saran atau harapan yang Komisi II DPRD Kalsel sampaikan.
"Namun pihak Kementan juga mengharapkan peran aktif pemerintah daerah serta DPRD setempat untuk bersama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan pola tanam pertanian yang sebelumnya secara tradisional menuju modern," demikian Danu.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019