Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat angka indeks demokrasi di daerah ini pada 2017 meningkat 2,82 poin dari 73,43 poin menjadi 76,25 poin.
Kepala Bidang Statistik BPS Provinsi Kalsel Aknes Widiaswati, di Batulicin, Kamis, mengatakan peningkatan indeks demokrasi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalsel menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonsesia, khususnya di Kalsel.
"Setiap angka Indeks Demokrasi Indonesia memiliki makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi," kata Aknes.
Dia menjelaskan, peningkatan angka indeks demokrasi dari aspek lembaga demokrasi pada 2016 ada 72,89 poin meningkat pada 2017 sebesar 15,90 poin menjadi 88,79 poin.
Artinya peningkatan poin pada aspek tersebut menunjukkan peran masyarakat pada suatu lembaga berjalan dengan baik tanpa ada diskriminasi dari pihak lain.
Namun pada aspek kebebasan sipil mengalami penurunan pada 2016 ke 2017, hal tersebut diakibatkan adanya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurun kebebasan dari diskriminasi.
Sedangkan untuk aspek hak-hak politik penurunan poin tersebut disebabkan kurang pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kepedulian masyarakat dalam mengoreksi kinerja pemerintah.
BPS Provinsi Kalsel bekerja sama dengan pemerintah daerah khusunya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, ormas, LSM dan seluruh aparat yang terkait untuk melakukan pengembangan dan partisipasi di dalam demokrasi.
"Upaya upaya yang dilakukan antara BPS dan Kesbangpol untuk meningkatkan pasrtisipasi di dalam melaksanakan demokrasi terhadap masyarakat yakni memberikan sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi dalam pelaksanaan pemilu yang baik dan aman," ujarnya pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Bidang Statistik BPS Provinsi Kalsel Aknes Widiaswati, di Batulicin, Kamis, mengatakan peningkatan indeks demokrasi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalsel menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonsesia, khususnya di Kalsel.
"Setiap angka Indeks Demokrasi Indonesia memiliki makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi," kata Aknes.
Dia menjelaskan, peningkatan angka indeks demokrasi dari aspek lembaga demokrasi pada 2016 ada 72,89 poin meningkat pada 2017 sebesar 15,90 poin menjadi 88,79 poin.
Artinya peningkatan poin pada aspek tersebut menunjukkan peran masyarakat pada suatu lembaga berjalan dengan baik tanpa ada diskriminasi dari pihak lain.
Namun pada aspek kebebasan sipil mengalami penurunan pada 2016 ke 2017, hal tersebut diakibatkan adanya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat serta menurun kebebasan dari diskriminasi.
Sedangkan untuk aspek hak-hak politik penurunan poin tersebut disebabkan kurang pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menggambarkan kepedulian masyarakat dalam mengoreksi kinerja pemerintah.
BPS Provinsi Kalsel bekerja sama dengan pemerintah daerah khusunya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, ormas, LSM dan seluruh aparat yang terkait untuk melakukan pengembangan dan partisipasi di dalam demokrasi.
"Upaya upaya yang dilakukan antara BPS dan Kesbangpol untuk meningkatkan pasrtisipasi di dalam melaksanakan demokrasi terhadap masyarakat yakni memberikan sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi dalam pelaksanaan pemilu yang baik dan aman," ujarnya pula.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018