Kotabaru, (Antara) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan mengharapkan tertundanya kelanjutan proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut oleh pemerintah pusat, menjadi momentum tepat agar daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan pembangunan gedung rumah sakit di Stagen.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto usai melakukan rapat konsultasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah anggota dalam komisi yang dipimpinnya.
"Salah satu tujuan rapat konsultasi di pusat (PUPR), kami perlu kepastian terkait tindak lanjut proyek Jembatan Pulau Laut," kata Denny.
Namun lanjut dia, dari penjelasan kementerian, pemerintah pusat menegaskan proyek Jembatan Pulau Laut tetap ditunda pengerjaannya sehingga tidak masuk dalam anggaran APBN 2019.
Dengan demikian, maka secara otomatis daerah (Kabupaten Kotabaru) juga tidak akan menganggarkan terkait proyek ini, walaupun sebenarnya eksekutif telah mengajukan anggaran Rp25 miliar yang katanya diperuntukkan dalam mengamankan material yang sudah ada di lapangan.
Dikatakan Denny, mengutip penjelasan dari kementerian, terkait dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini (mulai dari pembangunan oprit atau jembatan penghubung) serta tiang di laut, itu tidak perlu ada perlakuan khusus hingga memerlukan dana sebesar itu.
Pasalnya, jika dalam pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan itu segala sesuatunya sudah sesuai dengan spesifikasi material yang dicantumkan, maka tiang-tiang tersebut akan tetap kokoh meski akan difungsikan puluhan tahun ke depan.
Oleh sebab itu, politisi Partai PPP ini mengharapkan, dengan ditundanya kelanjutan proyek Jembatan Pulau Laut, dana dari APBD bisa dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit umum di Stagen.
"Harapannya, rumah sakit tersebut bisa segera difungsikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tandasnya.
Apalagi jika melihat situasi dan kondisi rumah sakit umum daerah yang saat ini masih tipe C itu relatif kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, hal itu disebabkan terbatasnya fasilitas dan kelengkapan sumber daya manusianya.
Dia menyebut, dari pengamatan yang kerap dilakukan, terbatasnya jumlah ruangan, sehingga terpaksa beberapa pasien rawat inap terpaksa harus dirawat di UGD.
"Untuk itu, baik secara pribadi maupun lembaga dengan atas nama wakil rakyat, saya mendesak agar anggaran untuk rumah sakit bisa dialokasikan pada APBD tahun 2019, sehingga fasilitas publik itu bisa segera difungsikan," pungkas Denny.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto usai melakukan rapat konsultasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah anggota dalam komisi yang dipimpinnya.
"Salah satu tujuan rapat konsultasi di pusat (PUPR), kami perlu kepastian terkait tindak lanjut proyek Jembatan Pulau Laut," kata Denny.
Namun lanjut dia, dari penjelasan kementerian, pemerintah pusat menegaskan proyek Jembatan Pulau Laut tetap ditunda pengerjaannya sehingga tidak masuk dalam anggaran APBN 2019.
Dengan demikian, maka secara otomatis daerah (Kabupaten Kotabaru) juga tidak akan menganggarkan terkait proyek ini, walaupun sebenarnya eksekutif telah mengajukan anggaran Rp25 miliar yang katanya diperuntukkan dalam mengamankan material yang sudah ada di lapangan.
Dikatakan Denny, mengutip penjelasan dari kementerian, terkait dengan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama ini (mulai dari pembangunan oprit atau jembatan penghubung) serta tiang di laut, itu tidak perlu ada perlakuan khusus hingga memerlukan dana sebesar itu.
Pasalnya, jika dalam pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan itu segala sesuatunya sudah sesuai dengan spesifikasi material yang dicantumkan, maka tiang-tiang tersebut akan tetap kokoh meski akan difungsikan puluhan tahun ke depan.
Oleh sebab itu, politisi Partai PPP ini mengharapkan, dengan ditundanya kelanjutan proyek Jembatan Pulau Laut, dana dari APBD bisa dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit umum di Stagen.
"Harapannya, rumah sakit tersebut bisa segera difungsikan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tandasnya.
Apalagi jika melihat situasi dan kondisi rumah sakit umum daerah yang saat ini masih tipe C itu relatif kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, hal itu disebabkan terbatasnya fasilitas dan kelengkapan sumber daya manusianya.
Dia menyebut, dari pengamatan yang kerap dilakukan, terbatasnya jumlah ruangan, sehingga terpaksa beberapa pasien rawat inap terpaksa harus dirawat di UGD.
"Untuk itu, baik secara pribadi maupun lembaga dengan atas nama wakil rakyat, saya mendesak agar anggaran untuk rumah sakit bisa dialokasikan pada APBD tahun 2019, sehingga fasilitas publik itu bisa segera difungsikan," pungkas Denny.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018