Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan yakin Pemerintah Daerah masih bisa menaikan target pendapatan 2019.
Ketua Fraksi Lambung Mangkurat H.Hamdani di Amuntai, Rabu mengatakan peningkatan target pendapatan di 2019 sebesar 2,54 % yakni dibanding pendapatan di 2018 sebesar Rp903.607.428.643 di 2018 menjadi Rp926.584.940.130 pada APBD 2019.
Kenaikan pendapatan ini diestimasi dari hampir semua kelompok pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,70%, dana perimbangan 0, 89% dan pendapatan daerah yang sah sekitar 6,53%.
"Jika mengacu pada APBD Perubahan 2018 pendapatan sebesar Rp1,12 Triliun seharusnya pendapatan di 2019 juga bisa lebih besar," ujar Hamdani.
Hamdani mengatakan, pada penyampaian Rancangan APBD 2019 pemerintah menyatakan kemungkinan berbagai sumber penerimaan baru sangat mungkin untuk direalisasikan.
Pemkab HSU, lanjut Hamdani juga sudah memikirkan strategi pendekatan kepada Pemerintah pusat untuk peningkatan pendapatan dari dana perimbangan.
Sebanyak lima fraksi di DPRD HSU menyampaikan pemandangan terhadap RAPBD 2019 diantaranya juga memberikan berbagai saran dan masukan terkait RAPBD 2019.
Beberapa fraksi mengharapkan pemda HSU secepatnya mengatasi ancaman musibah tanah longsor di sejumlah wilayah serta melakukan rehab jalan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sutoyo Sandi mengatakan penyusunan RAPBD 2019 berdasar pada kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati Juli 2018.
"Setelah Nota Kesepakatan KUA -PPAS disepakati maka melalui surat edaran Bupati HSU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rancangan Kerja Anggaran 2019," ujar Sutoyo.
Sutoyo mengatakan, penyusunan RAPBD dimulai dari 'embrio'nya yakni penyerapan aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Hasil dari musrenbang ini, kata Sutoyo, terakumulasi dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilanjutkan dengan pembahasan KUA -PPAS antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD.
Struktur RAPBD 2019 sebagaimana disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya menyebutkan pendapatan sebesar Rp926.584.940.130, Belanja sebesar Rp1.018.536.789.380 sehingga defisit Rp91.951.849.250.
Pembiayaan, terdiri atas pembiayaan daerah Rp95.251.849.250 pengeluaran daerah Rp3.300.000.000 pembiayaan netto Rp91.951.849.250.
Ada pun prioritas pembangunan di 2019 yakni dibidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur tertuang dalam kebijakan umum anggaran yang disepakati setelah dalam nota keuangan direncanakan berbagai macam program yang menjadi skala prioritas pembangunan di 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Fraksi Lambung Mangkurat H.Hamdani di Amuntai, Rabu mengatakan peningkatan target pendapatan di 2019 sebesar 2,54 % yakni dibanding pendapatan di 2018 sebesar Rp903.607.428.643 di 2018 menjadi Rp926.584.940.130 pada APBD 2019.
Kenaikan pendapatan ini diestimasi dari hampir semua kelompok pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,70%, dana perimbangan 0, 89% dan pendapatan daerah yang sah sekitar 6,53%.
"Jika mengacu pada APBD Perubahan 2018 pendapatan sebesar Rp1,12 Triliun seharusnya pendapatan di 2019 juga bisa lebih besar," ujar Hamdani.
Hamdani mengatakan, pada penyampaian Rancangan APBD 2019 pemerintah menyatakan kemungkinan berbagai sumber penerimaan baru sangat mungkin untuk direalisasikan.
Pemkab HSU, lanjut Hamdani juga sudah memikirkan strategi pendekatan kepada Pemerintah pusat untuk peningkatan pendapatan dari dana perimbangan.
Sebanyak lima fraksi di DPRD HSU menyampaikan pemandangan terhadap RAPBD 2019 diantaranya juga memberikan berbagai saran dan masukan terkait RAPBD 2019.
Beberapa fraksi mengharapkan pemda HSU secepatnya mengatasi ancaman musibah tanah longsor di sejumlah wilayah serta melakukan rehab jalan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Sutoyo Sandi mengatakan penyusunan RAPBD 2019 berdasar pada kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati Juli 2018.
"Setelah Nota Kesepakatan KUA -PPAS disepakati maka melalui surat edaran Bupati HSU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rancangan Kerja Anggaran 2019," ujar Sutoyo.
Sutoyo mengatakan, penyusunan RAPBD dimulai dari 'embrio'nya yakni penyerapan aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Hasil dari musrenbang ini, kata Sutoyo, terakumulasi dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilanjutkan dengan pembahasan KUA -PPAS antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD.
Struktur RAPBD 2019 sebagaimana disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya menyebutkan pendapatan sebesar Rp926.584.940.130, Belanja sebesar Rp1.018.536.789.380 sehingga defisit Rp91.951.849.250.
Pembiayaan, terdiri atas pembiayaan daerah Rp95.251.849.250 pengeluaran daerah Rp3.300.000.000 pembiayaan netto Rp91.951.849.250.
Ada pun prioritas pembangunan di 2019 yakni dibidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur tertuang dalam kebijakan umum anggaran yang disepakati setelah dalam nota keuangan direncanakan berbagai macam program yang menjadi skala prioritas pembangunan di 2019.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018