Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo berpendapat, provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa, tidak perlu mendatangkan beras impor.
"Biar orang gonjang-ganjing membicarakan perlu atau tidaknya beras impor. Namun bagi provinsi kita belum perlu beras impor," ujarnya sebelum meninjau rencana tempat peringatan Hari Pangan Sedunja (HPS) di Jejangkit Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, Rabu.
Pasalnya, tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota secara umum hasil panen/produksi padi masih surplus.
"Apalagi urang Banjar Kalsel pada umumnya mengonsumsi nasi dari beras dengan kualitas premium atau minimal medium," lanjut Imam yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel tersebut.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut tidak menyebut tingkat surplus beras di provinsinya dengan alasan lupa.
"Tetapi yang jelas dari hasil panen/produksi padi kita tiap tahun juga bisa memasok/memasarkan ke daerah lain, seperti provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng)," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Entah, kalau Bulog Kalsel memerlukan beras impor sebagai tambahan cadangan persediaan jika sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu/mendesak membutuhkannya," demikian Imam Suprastowo.
Sementara walau Kalsel termasuk penyangga ketahanan pangan nasional, tetapi terus berusaha melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, baik melalui program pemerintah pusat maupun daerah.
Sebagai contoh pembukaan lahan/pencetakan sawah baru dalam rangkaian peringtan HPS 2018 (Oktober mendatang) di Jejangkit Kecamatan Madastana Batola (sekitar 40 kilometer barat Banjarmasin) sebanyak ribuan hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Biar orang gonjang-ganjing membicarakan perlu atau tidaknya beras impor. Namun bagi provinsi kita belum perlu beras impor," ujarnya sebelum meninjau rencana tempat peringatan Hari Pangan Sedunja (HPS) di Jejangkit Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, Rabu.
Pasalnya, tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota secara umum hasil panen/produksi padi masih surplus.
"Apalagi urang Banjar Kalsel pada umumnya mengonsumsi nasi dari beras dengan kualitas premium atau minimal medium," lanjut Imam yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel tersebut.
Namun wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut tidak menyebut tingkat surplus beras di provinsinya dengan alasan lupa.
"Tetapi yang jelas dari hasil panen/produksi padi kita tiap tahun juga bisa memasok/memasarkan ke daerah lain, seperti provinsi tetangga Kalimantan Timur (Kaltim) dan sebagian wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng)," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Entah, kalau Bulog Kalsel memerlukan beras impor sebagai tambahan cadangan persediaan jika sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu/mendesak membutuhkannya," demikian Imam Suprastowo.
Sementara walau Kalsel termasuk penyangga ketahanan pangan nasional, tetapi terus berusaha melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, baik melalui program pemerintah pusat maupun daerah.
Sebagai contoh pembukaan lahan/pencetakan sawah baru dalam rangkaian peringtan HPS 2018 (Oktober mendatang) di Jejangkit Kecamatan Madastana Batola (sekitar 40 kilometer barat Banjarmasin) sebanyak ribuan hektare.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018