Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin, Kaksel meminta kucuran dana penyertaan modal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2018 sebesar Rp15 miliar.
Menurut Dirut PDAM Bandarmasih Ir Yudha Ahmadi di gedung dewan kota, Selasa, permintaan Rp15 miliar untuk penyertaan modal bagi PDAM tersebut sudah disampaikan pada rapat pembahasan rancangan APBD Perubahan 2018 bersama DPRD Kota Banjarmasin.
"Memang tercatat saat ini pada RAPBD perubahan itu penyertaan modal untuk PDAM dari Pemkot sekitar Rp7 miliar, kita minta diupayakan menjadi Rp15 miliar," ujar Yudha.
Pasalnya, kata dia, sesuai dalam Perda penyertaan modal bagi PDAM ini laba yang distor ke Pemkot dikembalikan lagi ke PDAM sebagai penyertaan modal.
"Kan keuntungan yang kita serahkan kepada Pemkot pada tahun buku 2015 itu sekitar Rp7 miliar, kemudian pada 2016 itu sekitar Rp8 miliar, sehingga patut kiranya total laba dua tahun itu dikembalikan ke PDAM sebagai penyertaan modal," tuturnya.
Penyertaan modal sebesar itu dari Pemkot, ucap Yudha, sangat dibutuhkan PDAM saat ini, yakni, untuk memperbaiki infrastruktur perpipaan, khususnya pembangunan untuk pengambilan air baku.
"Kan ada proyek besar kita untuk pengambilan air baku di Sungai Tabuk itu hingga ke Pamatang Panjang, dananya sangat besar itu, bantuan dana dari Pemkot sangat dibutuhkan," terang Yudha.
Namun demikian, kata Yudha, bila Pemkot tidak bisa lagi menambah penyertaan modalnya pada PDAM, yakni, hanya sesuai yang tertera pada RAPBD perubahan saat ini, yakni, sekitar Rp7 miliar, tetap akan disyukuri.
"Ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin bantuan yang ada itu," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Aulia Ramadhan Supit membenarkan adanya permintaan penambahan dana bagi penyertaan modal untuk PDAM ini menjadi sekitar Rp15 miliar.
Bagi pihaknya, kata politisi Golkar tersebut, kalau memang sudah sangat dibutuhkan, apalagi mengenai hidup orang banyak, patut untuk diperhatikan.
"Kita tidak masalah selama memang keuangan daerah mencukupi, apalagi kebutuhan air bersih inikan sangat penting bagi masyarakat banyak," tuturnya.
Mengenai dari mana dana tersebut bisa dialokasikan, Aulia menyerahkannya kepada pemerintah kota yang lebih mengetahuinya.
"Kita tidak masalah ikut merekomendasikan, tapi hasil akhirnya tetap nanti di Badan Anggaran," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Dirut PDAM Bandarmasih Ir Yudha Ahmadi di gedung dewan kota, Selasa, permintaan Rp15 miliar untuk penyertaan modal bagi PDAM tersebut sudah disampaikan pada rapat pembahasan rancangan APBD Perubahan 2018 bersama DPRD Kota Banjarmasin.
"Memang tercatat saat ini pada RAPBD perubahan itu penyertaan modal untuk PDAM dari Pemkot sekitar Rp7 miliar, kita minta diupayakan menjadi Rp15 miliar," ujar Yudha.
Pasalnya, kata dia, sesuai dalam Perda penyertaan modal bagi PDAM ini laba yang distor ke Pemkot dikembalikan lagi ke PDAM sebagai penyertaan modal.
"Kan keuntungan yang kita serahkan kepada Pemkot pada tahun buku 2015 itu sekitar Rp7 miliar, kemudian pada 2016 itu sekitar Rp8 miliar, sehingga patut kiranya total laba dua tahun itu dikembalikan ke PDAM sebagai penyertaan modal," tuturnya.
Penyertaan modal sebesar itu dari Pemkot, ucap Yudha, sangat dibutuhkan PDAM saat ini, yakni, untuk memperbaiki infrastruktur perpipaan, khususnya pembangunan untuk pengambilan air baku.
"Kan ada proyek besar kita untuk pengambilan air baku di Sungai Tabuk itu hingga ke Pamatang Panjang, dananya sangat besar itu, bantuan dana dari Pemkot sangat dibutuhkan," terang Yudha.
Namun demikian, kata Yudha, bila Pemkot tidak bisa lagi menambah penyertaan modalnya pada PDAM, yakni, hanya sesuai yang tertera pada RAPBD perubahan saat ini, yakni, sekitar Rp7 miliar, tetap akan disyukuri.
"Ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin bantuan yang ada itu," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Aulia Ramadhan Supit membenarkan adanya permintaan penambahan dana bagi penyertaan modal untuk PDAM ini menjadi sekitar Rp15 miliar.
Bagi pihaknya, kata politisi Golkar tersebut, kalau memang sudah sangat dibutuhkan, apalagi mengenai hidup orang banyak, patut untuk diperhatikan.
"Kita tidak masalah selama memang keuangan daerah mencukupi, apalagi kebutuhan air bersih inikan sangat penting bagi masyarakat banyak," tuturnya.
Mengenai dari mana dana tersebut bisa dialokasikan, Aulia menyerahkannya kepada pemerintah kota yang lebih mengetahuinya.
"Kita tidak masalah ikut merekomendasikan, tapi hasil akhirnya tetap nanti di Badan Anggaran," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018