Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Herawanto mengatakan saat ini Bank Indonesia sedang gencar untuk mendoron sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Herawanto di Banjarmasin Rabu, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati sembilan strategi mendorong pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa.
Kesepakatan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata tersebut dengan memperkuat oordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan.
Menruut Herawanto, pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa, sebagai upaya memperbaiki defisit transaksi berjalan serta berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Kesepakatan tersebut, tambah dia, merukan hasil dari rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) pada 29 Agustus 2018 di Yogyakarta.
Herawanto mengungkapkan, rapat koordinasi ini merupakan inisiasi bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, serta dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Keuangan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku tuan rumah, serta sejumlah kepala daerah dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Berbagai inisiatif kebijakan sedang dan akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, terutama di destinasi wisata prioritas.
Pada rapat koordinasi tersebut, menyepakati 9 (sembilan) strategi kebijakan yang menjadi prioritas bersama.
Sembilan strategi tersebut, penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P).
Strategi tersebut tambah dia, guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba.
Kemudian wisata Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.
Penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan.
Selain itu, juga upaya peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.
Peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.
Penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.
Kemudian, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata melalui antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.
Penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata, melalui percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional.
Khusus Kalsel, Bank Indonesia juga terus berupaya mendorong dan mendukung, upaya peningkatan potensi pariwisata, melalui berbagai kegiatan dan kerja sama dengan seluruh pihak terkait.
Saat ini, Pemprov Kalsel sedang berjuang, agar beberapa potensi wisata Kalsel, masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pariwisata
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut Herawanto di Banjarmasin Rabu, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati sembilan strategi mendorong pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa.
Kesepakatan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata tersebut dengan memperkuat oordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan.
Menruut Herawanto, pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa, sebagai upaya memperbaiki defisit transaksi berjalan serta berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Kesepakatan tersebut, tambah dia, merukan hasil dari rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) pada 29 Agustus 2018 di Yogyakarta.
Herawanto mengungkapkan, rapat koordinasi ini merupakan inisiasi bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, serta dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu, Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Keuangan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku tuan rumah, serta sejumlah kepala daerah dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Berbagai inisiatif kebijakan sedang dan akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, terutama di destinasi wisata prioritas.
Pada rapat koordinasi tersebut, menyepakati 9 (sembilan) strategi kebijakan yang menjadi prioritas bersama.
Sembilan strategi tersebut, penetapan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P).
Strategi tersebut tambah dia, guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba.
Kemudian wisata Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau.
Penguatan data dan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan.
Selain itu, juga upaya peningkatan kualitas survei profil wisatawan mancanegara untuk mengetahui pola perjalanan, pengeluaran dan umpan balik dari hasil kunjungan ke destinasi wisata.
Peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.
Penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.
Kemudian, penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata melalui antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.
Penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata, melalui percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional.
Khusus Kalsel, Bank Indonesia juga terus berupaya mendorong dan mendukung, upaya peningkatan potensi pariwisata, melalui berbagai kegiatan dan kerja sama dengan seluruh pihak terkait.
Saat ini, Pemprov Kalsel sedang berjuang, agar beberapa potensi wisata Kalsel, masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pariwisata
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018