Martapura, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, belajar proses pembuatan sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke Kabupaten Banjar.
Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Komisi I dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru AR Iwansyah ke Sekdakab Banjar, di Martapura Jumat disambut Sekretaris Daerah Nasrun Syah.
Menurut dia, kunjungan kerja komisi yang membidangi masalah pemerintahan itu cukup tepat karena Pemkab Banjar sudah mempersiapkan diri memberikan pelayanan terkait PTSL.
Disebutkan, hasil kunjungan kerja itu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemkot Banjarbaru dan diharapkan bisa diikuti sehingga program pembuatan PTSL di Banjarbaru lancar.
"Langkah yang dilakukan Pemkab Banjar akan diikuti dan kami sesegeranya berkoordinasi dengan Pemkot Banjarbaru mempersiapkan diri seperti yang sudah dilakukan daerah tetangga," ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrun Syah mengatakan, Pemkab sudah mengusulkan pengadaan alat khusus yang canggih untuk menentukan batas-batas kepemilikan tanah.
"Kami sudah mengusulkan pengadaan GPS Geodetik yang bisa digunakan untuk mempercepat proses penentuan batas-batas tanah dan diharapkan terealisasi pada APBD Perubahan 2018," ujarnya.
Menurut sekda, peralatan canggih itu diperlukan untuk mempercepat proses pengukuran tanah sebagai syarat PTSL sehingga bisa merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah.
"Alatnya canggih, jika GPS biasa hanya bisa menyelesaikan beberapa bidang tanah maka melalui GPS Geodetik bisa mengetahui 70 hingga 100 bidang tanah dalam sehari," kata dia.
Ditambahkan, jika pengadaan alat itu terealisasi maka bisa dipinjamkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mendapat penugasan khusus selesaikan 17 ribu persil atau bidang tanah itu.
"Alatnya bisa dipinjamkan ke BPN sehingga bisa mempercepat proses PTSL dan merealisasikan program pemerintah terkait pengesahan kepemilikan aset berupa tanah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Hal itu ditandai dengan kunjungan kerja Komisi I dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru AR Iwansyah ke Sekdakab Banjar, di Martapura Jumat disambut Sekretaris Daerah Nasrun Syah.
Menurut dia, kunjungan kerja komisi yang membidangi masalah pemerintahan itu cukup tepat karena Pemkab Banjar sudah mempersiapkan diri memberikan pelayanan terkait PTSL.
Disebutkan, hasil kunjungan kerja itu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemkot Banjarbaru dan diharapkan bisa diikuti sehingga program pembuatan PTSL di Banjarbaru lancar.
"Langkah yang dilakukan Pemkab Banjar akan diikuti dan kami sesegeranya berkoordinasi dengan Pemkot Banjarbaru mempersiapkan diri seperti yang sudah dilakukan daerah tetangga," ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrun Syah mengatakan, Pemkab sudah mengusulkan pengadaan alat khusus yang canggih untuk menentukan batas-batas kepemilikan tanah.
"Kami sudah mengusulkan pengadaan GPS Geodetik yang bisa digunakan untuk mempercepat proses penentuan batas-batas tanah dan diharapkan terealisasi pada APBD Perubahan 2018," ujarnya.
Menurut sekda, peralatan canggih itu diperlukan untuk mempercepat proses pengukuran tanah sebagai syarat PTSL sehingga bisa merealisasikan target yang ditetapkan pemerintah.
"Alatnya canggih, jika GPS biasa hanya bisa menyelesaikan beberapa bidang tanah maka melalui GPS Geodetik bisa mengetahui 70 hingga 100 bidang tanah dalam sehari," kata dia.
Ditambahkan, jika pengadaan alat itu terealisasi maka bisa dipinjamkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mendapat penugasan khusus selesaikan 17 ribu persil atau bidang tanah itu.
"Alatnya bisa dipinjamkan ke BPN sehingga bisa mempercepat proses PTSL dan merealisasikan program pemerintah terkait pengesahan kepemilikan aset berupa tanah," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018