Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Burhanuddin menyatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia provinsi setempat terkait BBM.
Pernyataan itu ketika dialog dengan pengurus/anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD provinsi setempat - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin.
"Insya Allah dalam dua atau tiga hari ke depan, pokoknya dalam waktu sesegera mungkin kami akan membicarakan masalah BBM dengan pemerintah pusat, terutama pihak terkait," tagasnya didampingi Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Supian HK.
"Karena persoalan BBM kewenangan pemerintah pusat, dan Pertamina sebagai operator," tuturnya lagi didampingi beberapa anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), serta Ketua Komisi II lembaga legislatif tetsebut, Suwardi Sarlan.
Padahal beberapa bulan lalu atau jauh sebelum aksi KAMMI tersebut, 6 Juli 2018, Komisi III DPRD Kalsel sudah berulang kali membicarakan masalah BBM (termasuk mengenai gas/elpiji) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama jajarannya.
"Sebagai hasil pembicaraan dengan Kementerian ESDM bersama jajarannya (termasuk Pertamina) antara lain penyaluran BBM untuk kebutuhan angkutan lebaran Idul Fitri lalu di Kalsel lancar," tambah Sekretaris Komisi III DPRD tersebut, H Riswandi.
Dalam pertemuan/dialog yang berlangsung sekitar dua jam itu juga menyinggung nilai mata uang rupiah yang dari harga dolar Amerika Serikat (AS), yang belakangan hampir menembus Rp14.500/dolar AS.
Sebelumnya KAMMI Kalsel menyoroti kebijakan ?pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara diam-diam menaikan harga BBM non subsidi, serta ketidakmampuan mempertahankan nilai rupiah di mata dolar AS.
"Padahal Presiden Jokowi pernah berjanji akan mempertahan nilai rupiah terhadap dolar AS, yaitu paling tinggi Rp10.000/dolar AS, serta tidak akan menaikan harga BBM," ujar Ketua Umum KAMMI Kalsel Muhammad Alfiansyah.
Oleh karenanya, KAMMI tersebut menuntut DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan pernyataan sikap/aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pernyataan itu ketika dialog dengan pengurus/anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalsel di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD provinsi setempat - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin.
"Insya Allah dalam dua atau tiga hari ke depan, pokoknya dalam waktu sesegera mungkin kami akan membicarakan masalah BBM dengan pemerintah pusat, terutama pihak terkait," tagasnya didampingi Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Supian HK.
"Karena persoalan BBM kewenangan pemerintah pusat, dan Pertamina sebagai operator," tuturnya lagi didampingi beberapa anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), serta Ketua Komisi II lembaga legislatif tetsebut, Suwardi Sarlan.
Padahal beberapa bulan lalu atau jauh sebelum aksi KAMMI tersebut, 6 Juli 2018, Komisi III DPRD Kalsel sudah berulang kali membicarakan masalah BBM (termasuk mengenai gas/elpiji) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama jajarannya.
"Sebagai hasil pembicaraan dengan Kementerian ESDM bersama jajarannya (termasuk Pertamina) antara lain penyaluran BBM untuk kebutuhan angkutan lebaran Idul Fitri lalu di Kalsel lancar," tambah Sekretaris Komisi III DPRD tersebut, H Riswandi.
Dalam pertemuan/dialog yang berlangsung sekitar dua jam itu juga menyinggung nilai mata uang rupiah yang dari harga dolar Amerika Serikat (AS), yang belakangan hampir menembus Rp14.500/dolar AS.
Sebelumnya KAMMI Kalsel menyoroti kebijakan ?pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara diam-diam menaikan harga BBM non subsidi, serta ketidakmampuan mempertahankan nilai rupiah di mata dolar AS.
"Padahal Presiden Jokowi pernah berjanji akan mempertahan nilai rupiah terhadap dolar AS, yaitu paling tinggi Rp10.000/dolar AS, serta tidak akan menaikan harga BBM," ujar Ketua Umum KAMMI Kalsel Muhammad Alfiansyah.
Oleh karenanya, KAMMI tersebut menuntut DPRD Kalsel sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan pernyataan sikap/aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018