Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2017 yang ke lima kalinya secara berturut-turut.
Sekertaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu Rooswandi Salem, di Batulicin Sabtu mengatakan, prestasi yang diraih merupakan pencapaian optimal pemerintah daerah dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta aset daerah hingga mendapatkan opini WTP yang ke lima kali.0
"Prestasi yang diraih merupakan hasil dari komitmen Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkat pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah," kata Roswandi.
Dikatakan, prestasi WTP yang diberikan oleh BPK Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik serta didasari atas komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam melakukan tata kelola keuangan daerah.
Penghargaan itu menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan juga menjadi bukti upaya kerja keras seluruh jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang baik.
Ia berharap, jajaran Pemkab Tanah Bumbu mampu mempertahankan prestasi terbaik yang telah diraihnya pada masa mendatang.
Hal terpenting, untuk mengupayakan agar opini WTP tersebut menjadi motivasi dan spirit jajaran pemkab setempat dalam meningkatkan kinerja secara optimal terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting sehingga pemerintah harus menjadikan opini ini sebagai dasar motivasi semua jajaran yang terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sistem keuangan ini berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yang berbasis Cash Toward Acrual (CTA)," terangnya.
Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan Tornanda Syaifullah mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Selatan masih bisa mempertahankan Opini WTP meskipun ada beberapa yang perlu dibenahi namun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP.
"Secara garis besar bahwa masing-masing daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dapat mempertahankan Opini WTP," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sekertaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu Rooswandi Salem, di Batulicin Sabtu mengatakan, prestasi yang diraih merupakan pencapaian optimal pemerintah daerah dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta aset daerah hingga mendapatkan opini WTP yang ke lima kali.0
"Prestasi yang diraih merupakan hasil dari komitmen Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkat pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah," kata Roswandi.
Dikatakan, prestasi WTP yang diberikan oleh BPK Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik serta didasari atas komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam melakukan tata kelola keuangan daerah.
Penghargaan itu menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan juga menjadi bukti upaya kerja keras seluruh jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang baik.
Ia berharap, jajaran Pemkab Tanah Bumbu mampu mempertahankan prestasi terbaik yang telah diraihnya pada masa mendatang.
Hal terpenting, untuk mengupayakan agar opini WTP tersebut menjadi motivasi dan spirit jajaran pemkab setempat dalam meningkatkan kinerja secara optimal terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting sehingga pemerintah harus menjadikan opini ini sebagai dasar motivasi semua jajaran yang terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sistem keuangan ini berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan sebelumnya yang berbasis Cash Toward Acrual (CTA)," terangnya.
Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan Tornanda Syaifullah mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kabupaten atau Kota se-Kalimantan Selatan masih bisa mempertahankan Opini WTP meskipun ada beberapa yang perlu dibenahi namun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP.
"Secara garis besar bahwa masing-masing daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dapat mempertahankan Opini WTP," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018