Barabai, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) meminta pihak eksekutif untuk mempermudah proses pengurusan perjalanan dinas yang dipertimbangkan regulasinya dengan mengembalikan administrasi pengurusan perjalanan tersebut kepada Dinas masing-masing.
Hal tersebut disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD HST saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017, Kamis (19/4) di Barabai.
Menurut Juru bicara DPRD HST Mulyadi, rekomendasi yang disampaikan dari Pansus I adalah agar Pemkab HST mempermudah proses pengurusan dalam perjalanan dinas yang selama ini terkesan agak sedikit sulit karena memang sedang penghematan anggaran.
Baca juga: Bendungan Batang Alai Di Desain menjadi objek wisata
Pihak DPRD berharap agar dipertimbangkan regulasi dengan mengembalikan administrasi pengurusan perjalanan tersebut kepada SOPD masing-masing, serta untuk perjalanan dinas dalam daerah, agar dipertimbangkan besaran uang harian dan lainnya.
Selain itu, terkait masalah tunjangan daerah menurutnya agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan dengan tetap mengacu kepada kondisi keuangan daerah, kemudian menyangkut uang minum para ASN, agar dikembalikan seperti semula bahkan kalau bisa ditingkatkan.
"Terkait pendataan penduduk agar segera diselesaikan hingga terbitnya KTP bagi seluruh warga HST dan data miskin yang sudah disampaikan dinas sosial HST untuk disinkronkan dengan BPJS agar segera diaktualisasikan dan realisasi sehingga tidak ada lagi permasalahan," katanya.
Baca juga: Jaringan irigasi sekunder Tanah Habang siap difungsikan
Sedangkan Pansus II lebih menyoroti masalah pelayanan Pemkab HST terhadap masyarakat yang mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa belum terlayani dengan baik dan tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman pada standar pelayanan.
Terkait masih banyaknya jabatan lowong yang ada pada instansi di SOPD Pemkab HST serta sekolah yang banyak penempatan ASN tidak sesuai dengan disisplin ilmu dan tidak berpedoman pada peraturan ASN.
Baca juga: Plt Bupati HST di Coklit Data Pemilih
Menurutnya lagi pengawasan Inspektorat belum optimal dan tidak efektif terhadap penggunaan APBD HST serta kinerja PDAM HST yang juga masih belum terlihat.
"Kami merekomendasikan agar masalah-masalah tersebut segera diselesaikan dan dikoordinasikan dengan semua pihak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Hal tersebut disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) I DPRD HST saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017, Kamis (19/4) di Barabai.
Menurut Juru bicara DPRD HST Mulyadi, rekomendasi yang disampaikan dari Pansus I adalah agar Pemkab HST mempermudah proses pengurusan dalam perjalanan dinas yang selama ini terkesan agak sedikit sulit karena memang sedang penghematan anggaran.
Baca juga: Bendungan Batang Alai Di Desain menjadi objek wisata
Pihak DPRD berharap agar dipertimbangkan regulasi dengan mengembalikan administrasi pengurusan perjalanan tersebut kepada SOPD masing-masing, serta untuk perjalanan dinas dalam daerah, agar dipertimbangkan besaran uang harian dan lainnya.
Selain itu, terkait masalah tunjangan daerah menurutnya agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan dengan tetap mengacu kepada kondisi keuangan daerah, kemudian menyangkut uang minum para ASN, agar dikembalikan seperti semula bahkan kalau bisa ditingkatkan.
"Terkait pendataan penduduk agar segera diselesaikan hingga terbitnya KTP bagi seluruh warga HST dan data miskin yang sudah disampaikan dinas sosial HST untuk disinkronkan dengan BPJS agar segera diaktualisasikan dan realisasi sehingga tidak ada lagi permasalahan," katanya.
Baca juga: Jaringan irigasi sekunder Tanah Habang siap difungsikan
Sedangkan Pansus II lebih menyoroti masalah pelayanan Pemkab HST terhadap masyarakat yang mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa belum terlayani dengan baik dan tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman pada standar pelayanan.
Terkait masih banyaknya jabatan lowong yang ada pada instansi di SOPD Pemkab HST serta sekolah yang banyak penempatan ASN tidak sesuai dengan disisplin ilmu dan tidak berpedoman pada peraturan ASN.
Baca juga: Plt Bupati HST di Coklit Data Pemilih
Menurutnya lagi pengawasan Inspektorat belum optimal dan tidak efektif terhadap penggunaan APBD HST serta kinerja PDAM HST yang juga masih belum terlihat.
"Kami merekomendasikan agar masalah-masalah tersebut segera diselesaikan dan dikoordinasikan dengan semua pihak," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018