Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan menggelar Workshop Penguatan dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Bupati HSU Abdul Wahid di Amuntai, Kamis mengatakan, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten HSU diakui masih rendah dengan nilai "CC".
"Terakhir angka penilaiannya sebesar 58 padahal sedikit lagi jika mencapai 60 dan bisa meraih nilai BB, kita sebenarnya bisa mencapainya, tapi saya lihat kita sepertinya merasa cukup puas dengan nilai 58, " ujar Wahid.
Wahid berharap jajaran Pemda HSU bisa meningkatkan kualitas SAKIP agar terwujud pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Pemkab HSU sengaja mengundang pendamping dar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Ananda Juarsa sebagai nara sumber Workshop sekaligus sebagai tenaga pendamping Penguatan dan Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemkab HSU.
Workshop yang dihadiri para pejabat dilingkungan Pemkab HSU seperti kepala dinas, kepala bagian, kasi, kasubag dan bendahara berlangsung dari Kamis pagi hingga malam.
Wahid mengatakan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Sebagai upaya pemkab HSU dalam pencapaian target kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan predikat "BB".
Bupati HSU berharap semua SKPD melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan SKPD agat dapat memberikan arah yg jelas sesuai.prioritas, yakni review atas tujuan dan sasaran dilengkapi indikator kinerja utama.
SKPD juga diminta membuat Perjanjian Kinerja (PK) di tingkat satuan kerja secara berjenjang, menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Ia menjelaskan, PK menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuab kerja, pemberian penghargaan atau sebaliknya.
"Hasil evaluasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan," katanya.
Pada kegiatan Workshop ini, nara sumber dari MenPAN dan RB banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan LAKIP karena banyak program dan kegiatan yang disusun kurang terarah dan spesifik serta kurang berorientasi hasil.
Bupati HSU Abdul Wahid di Amuntai, Kamis mengatakan, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten HSU diakui masih rendah dengan nilai "CC".
"Terakhir angka penilaiannya sebesar 58 padahal sedikit lagi jika mencapai 60 dan bisa meraih nilai BB, kita sebenarnya bisa mencapainya, tapi saya lihat kita sepertinya merasa cukup puas dengan nilai 58, " ujar Wahid.
Wahid berharap jajaran Pemda HSU bisa meningkatkan kualitas SAKIP agar terwujud pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Pemkab HSU sengaja mengundang pendamping dar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Ananda Juarsa sebagai nara sumber Workshop sekaligus sebagai tenaga pendamping Penguatan dan Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemkab HSU.
Workshop yang dihadiri para pejabat dilingkungan Pemkab HSU seperti kepala dinas, kepala bagian, kasi, kasubag dan bendahara berlangsung dari Kamis pagi hingga malam.
Wahid mengatakan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Sebagai upaya pemkab HSU dalam pencapaian target kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan predikat "BB".
Bupati HSU berharap semua SKPD melakukan review dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan SKPD agat dapat memberikan arah yg jelas sesuai.prioritas, yakni review atas tujuan dan sasaran dilengkapi indikator kinerja utama.
SKPD juga diminta membuat Perjanjian Kinerja (PK) di tingkat satuan kerja secara berjenjang, menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Ia menjelaskan, PK menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuab kerja, pemberian penghargaan atau sebaliknya.
"Hasil evaluasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan," katanya.
Pada kegiatan Workshop ini, nara sumber dari MenPAN dan RB banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan LAKIP karena banyak program dan kegiatan yang disusun kurang terarah dan spesifik serta kurang berorientasi hasil.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018