Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan mengingatkan pengelola sekolah ataupun pihak terkait agar lebih dini mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan terhadap perangkat ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun 2018.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Yazidie Fauzy SKom mengingatkan itu dalam percakapan dengan wartawan di Banjarmasin, Selasa seiring pelaksanaan UNBK 2018 tidak lama lagi bagi SMA dan SMK di provinsi tersebut.
Perangkat yang berhubungan dengan UNBK tersebut antara lain listrik, server dan internet, ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Jangan ketika UNBK sedang berlangsung terjadi gangguan listrik misalnya yang tidak cepat tertanggulangi karena jauh-jauh sebelumnya tidak mengantisipasin" tutur Ketua Komisi IV DPRD Kalsek yang juga membidangi pendidkan itu.
"Kalau terjadi gangguan, misalnya terhadap salah perangkat yang berhubunngan dengan UNBK, hal itu bukan saja pelaksanaan ujian tersebut tidak lancar, tetapi dikhawatirkan banyak ketidaklulusan siswa," demikian Yazidie.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin itu mengkhatirkan kalau gangguan perangkat UNBK terjadi di daerah yang relatif jauh dengan pusat pelayanan.
Pada kesempatan terpisah nggota Komisi IV DPRD Kalsel Drs Misri Syarkawi berpendapat atau menyarankan, kalau memang betul-betul belum siap, pengelola sekolah atau pihak terkait jangan memaksakan UNBK tahun 2018.
"Sebab kalau dipaksakan, ternyata sekolah tersebut belum betul-betul siap bisa menimbulkan permasalahan atau hasilnya tidak maksimal. Syukur-syukur semua peserta UNBK itu lulus," ujar mantan redaktur senior Kalimantan Post.
Pasalnya, lanjut alumnus Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin bergelar dokterandus itu, dari pemantauan Komisi IV DPRD Kalsel baru-baru ini masih banyak kelihatannya sekolah belum siap melaksanakan UNBK.
"Sebagai contoh ketika kami dari Komisi IV DPRD Kalsel berkunjungan ke Kecamatan Satui (sekitar 200 kilometer timur Banjarmasin), Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) rata-rata sekolah disana belum memiliki komputer secara penuh," tuturnya.
Begitu pula ketika Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dengar pendapat dengan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin, mereka hanya memiliki 30 unit komputer dan jika melaksanakan UNBK pesertanya harus dibagi tiga kali.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut memperkirakan, kalau seperti SMAN 2 Banjarmasin yang merupakan favorit keadaannya seperti itu, apalagi mungkin sekolah lain jauh dari ibukota.
"Apakah keadaan seperti itu sudah layak atau betul-betul siap melaksanakan UNBK, belum lagi faktor lain yang bisa mempengaruhi, baik berupa teknis maupun non teknis," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
"Bagi sekolah yang memang belum betul-betul siap melaksanakan UNBK, mungkin untuk sementara tetap ujian nasional secara manual atau seperti biasa/sedia kala," demikian Misri Syarkawie.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Yazidie Fauzy SKom mengingatkan itu dalam percakapan dengan wartawan di Banjarmasin, Selasa seiring pelaksanaan UNBK 2018 tidak lama lagi bagi SMA dan SMK di provinsi tersebut.
Perangkat yang berhubungan dengan UNBK tersebut antara lain listrik, server dan internet, ujar mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
"Jangan ketika UNBK sedang berlangsung terjadi gangguan listrik misalnya yang tidak cepat tertanggulangi karena jauh-jauh sebelumnya tidak mengantisipasin" tutur Ketua Komisi IV DPRD Kalsek yang juga membidangi pendidkan itu.
"Kalau terjadi gangguan, misalnya terhadap salah perangkat yang berhubunngan dengan UNBK, hal itu bukan saja pelaksanaan ujian tersebut tidak lancar, tetapi dikhawatirkan banyak ketidaklulusan siswa," demikian Yazidie.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Tapin itu mengkhatirkan kalau gangguan perangkat UNBK terjadi di daerah yang relatif jauh dengan pusat pelayanan.
Pada kesempatan terpisah nggota Komisi IV DPRD Kalsel Drs Misri Syarkawi berpendapat atau menyarankan, kalau memang betul-betul belum siap, pengelola sekolah atau pihak terkait jangan memaksakan UNBK tahun 2018.
"Sebab kalau dipaksakan, ternyata sekolah tersebut belum betul-betul siap bisa menimbulkan permasalahan atau hasilnya tidak maksimal. Syukur-syukur semua peserta UNBK itu lulus," ujar mantan redaktur senior Kalimantan Post.
Pasalnya, lanjut alumnus Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin bergelar dokterandus itu, dari pemantauan Komisi IV DPRD Kalsel baru-baru ini masih banyak kelihatannya sekolah belum siap melaksanakan UNBK.
"Sebagai contoh ketika kami dari Komisi IV DPRD Kalsel berkunjungan ke Kecamatan Satui (sekitar 200 kilometer timur Banjarmasin), Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) rata-rata sekolah disana belum memiliki komputer secara penuh," tuturnya.
Begitu pula ketika Komisi IV DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi SKom dengar pendapat dengan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin, mereka hanya memiliki 30 unit komputer dan jika melaksanakan UNBK pesertanya harus dibagi tiga kali.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut memperkirakan, kalau seperti SMAN 2 Banjarmasin yang merupakan favorit keadaannya seperti itu, apalagi mungkin sekolah lain jauh dari ibukota.
"Apakah keadaan seperti itu sudah layak atau betul-betul siap melaksanakan UNBK, belum lagi faktor lain yang bisa mempengaruhi, baik berupa teknis maupun non teknis," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut.
"Bagi sekolah yang memang belum betul-betul siap melaksanakan UNBK, mungkin untuk sementara tetap ujian nasional secara manual atau seperti biasa/sedia kala," demikian Misri Syarkawie.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018