Pembahasan Raperda Zonasi Pesisir Kalsel Terancam Molor

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel HM Rosehan NB SH (tengah).(Antaranews Kalsel/hms)

Pasalnya rapat prapembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil itu gagal,

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil di Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh DPRD provinsi setempat terancam molor.

"Pasalnya rapat prapembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil itu gagal," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel HM Rosehan NB SH di Banjarmasin, Selasa.

Gagalnya rapat prapembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil yang dijadwalkan, Senin (4/12) itu karena ketidakhadiran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel Syaiful Azhari.

Padahal DKP yang bertanggungjawab terhadap pengusulan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

"Kita belum bisa memastikan kapan pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil di Kalsel," ujar Ketua BP Perda DPRD provinsi tersebut dengan nada marah menjawab anggota Press Room lembaga legislatif itu.

Mantan Wakil Gubernur Kalsel yang bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, rencana pembahasan/pengusulan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil tersebut sejak tiga tahun lalu.

"Kita tidak mengetahui pasti, mengapa rencana pembahasan/pengusulan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil tersebut molos atau selalu tertunda," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.

Ketua Ikatan Alumnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu berharap, sesegera mungkin pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil di Kalsel tersebut.

Karena, menurut dia, keberadaan Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil itu sebagai payung hukum dalam menentukan kewilayahan yang menjadi bagian dari otonomi daerah.

Selain itu, menjadi payung hukum dalam perlindungan, pembinaan dan pengembangan pembangunan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil tersebut agar lebih maju.