"Sebelumnya perda khatam Al-quran sempat mendapat sorotan pemerintah pusat, tetapi kami berhasil mempertahankan argumen sehingga perda bisa diterapkan," ujarnya di Martapura, Sabtu.
Ia mengatakan, seandainya tidak bisa menjelaskan melalui argumentasi yang bisa diterima, kemungkinan perda itu tidak bisa diterapkan karena dinilai bertentangan dengan ketentuan.
Bahkan, kata dia, perda itu sempat dinilai sebagian kalangan anggota DPR RI sebagai upaya membentuk negara Islam sehingga terancam tidak bisa diterapkan karena mempengaruhi kondisi negara.
"Saya jelaskan, baca tulis Al-quran hingga hapal dan khatam merupakan budaya masyarakat Kalsel khususnya Kabupaten Banjar sehingga mereka bisa menerimanya," ungkap dia.
Dijelaskan mantan anggota DPR RI itu, penerapan perda khatam Al-quran sejak 2003 masa kepemimpinan Bupati Banjar Rudy Ariffin, sangat banyak manfaatnya terutama bagi generasi muda.
Ditekankan, berkat perda itu, anak-anak mulai tingkat sekolah dasar (SD) sudah diajari baca tulis hingga hapal ayat-ayat kitab suci umat Islam sehingga banyak yang mampu menghapalnya.
"Berkat penerapan perda itu, banyak anak-anak sekolah sudah hapal ayat-ayat suci Al-quran sehingga kehidupan yang akan mereka jalani sudah lengkap ilmu agamanya," ujar dia.
Di sisi lain, perda khatam Al-quran sejalan dengan visi-misi sebagai kepala daerah memimpin kabupaten Banjar yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan barokah.
"Perda khatam quran juga sejalan dengan masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal religius dan Islami sehingga mendapat julukan sebagai Serambi Mekah di Kalimantan," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya berharap perda khatam Al-quran terus dipertahankan dan diwajibkan bagi anak-anak SD sehingga mereka memiliki bekal yang kuat dalam menjalani kehidupan.
"Ilmu pengetahuan yang diberikan dan dikuasai anak penting bagi mereka di dunia, dan khatam Al-quran menjadi bekal di akhirat sehingga keduanya harus diperdalam seimbang," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018