Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Bantuan sosial bagi kelompok lumbung pangan di sembilan desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan terputus sejak pemerintah pusat memperketat anggaran.
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tidak bisa memastikan, apakah pemerintah pusat akan melanjutkan bantuan bansos yang terputus dan segera mengusulkan kembali apabila kesempatan terbuka.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Entin Lestianti di Amuntai, Kamis mengatakan, melalui Program Lumbung Pangan Masyarakat telah dibangun gudang lumbung pangan di 14 desa sejak 2009.
"Selain bantuan untuk pembangunan gedung, juga ada bantuan sosial sebesar Rp20 juta pertahun, yang diberikan dua tahun berturut-turut sejak awal lumbung dibangun, namun sejak 2015 program terhenti dan bantuan sosial terputus," ujar Entin.
Entin mengatakan, ada sembilan desa yang menanti kelanjutan program ini, mengingat kelompok lumbung disembilan desa di HSU baru satu kali mendapat bansos, dari dua kali bansos yang semestinya disalurkan sesuai petunjuk teknis pelaksaan program Lumbung Pangan ini.
Desa-desa dimaksud adalah Desa Putat Atas, Rantau Karau Hilir, Teluk Sinar, Hambuku Baru, Pajukungan Hulu, Sei.Dalam, Hambuku Raya, Kutai Kecil dan Kayakah.
"Totalnya ada 14 desa yang mendapat bantuan lumbung pangan ini, namun 9 desa bansosnya terputus, yakni yang gudang lumbungnya dibangun sejak 2013," terang Entin.
Meski program lumbung terhenti, namun petugas dari Dinas Ketahanan Pangan tetap melalukan pendanpingan dengan menugaskan tenaga lapangan, meninjau kegiatan Lumbung Pangan guna memastikan bahwa kelompok lumbung tetap berjalan dan gudang lumbung pangan tetap dimanfaatkan.
Melalui program Lumbung Pangan ini, diupayakan ketahanan pangan masyarakata di desa, dimana masyarakat petani bisa menyimpan gabah yang dipanen minimal 2, 5 kilogram beras perorang.
"Melalui bansos yang diberikan juga berfungsi untuk dana bantuan bergulir bagi tiap anggota kelompok," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018