Martapura, (Antaranews Kalsel) - Dinas Sosial Kabupaten Banjar memverifikasi keluarga miskin setiap enam bulan sekali untuk memastikan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pemerintah.
"Verifikasi sekaligus validasi data kami lakukan setiap enam bulan sekali agar diketahui jumlah pasti keluarga miskin," ujar Kepala Dinas Sosial Banjar Ida Pressi di Martapura, Ahad.
Ia mengatakan, validasi data keluarga miskin tersebut sangat diperlukan untuk pembanding angka keluarga miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan.
Ia mengatakan bantuan pemerintah yang diterima keluarga miskin diantaranya bantuan beras sejahtera (rastra) serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga tidak mampu.
"Validasi data bertujuan memastikan jumlah keluarga miskin karena tingkat kemiskinan bersifat dinamis disamping datanya menjadi pembanding dengan data kemensos," ungkapnya.
Dijelaskan, sesuai Keputusan Mensos RI jumlah keluarga penerima manfaat program bantuan beras sejahtera dan PKH sebanyak 15.386 kepala keluarga tersebar pada 20 kecamatan.
Jumlah itu sesuai Keputusan Mensos nomor 4/HUK/2018 tentang penetapan jumlah KPM bansos beras sejahtera dan BPNT tahun 2018 berlaku sejak 2 Januari hingga 31 Desember 2018.
"Melalui verifikasi dan validasi data itu, penyaluran bantuan pemerintah bisa tepat sasaran karena datanya dihimpun dari melalui musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan," ujarnya.
Dikatakan, verifikasi dan validasi keluarga miskin setiap enam bulan sekali terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
"Data yang dihimpun melalui proses verifikasi dan validasi setiap enam bulan sekali itu menjadi data induk sehingga jika diperlukan untuk berbagai kegiatan, datanya bisa digunakan," kata dia.
Ia mengatakan verifikasi dan validasi keluarga miskin maupun PMKS adalah urusan wajib sehingga pelaksanaan tugas dijalankan sesuai tanggung jawab yang diamanatkan tersebut.
"Kami siap melaksanakan tugas itu dan jumlah keluarga miskin bersifat dinamis sehingga bisa saja jumlahnya berkurang sesuai tingkat kesejahteraan individu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Verifikasi sekaligus validasi data kami lakukan setiap enam bulan sekali agar diketahui jumlah pasti keluarga miskin," ujar Kepala Dinas Sosial Banjar Ida Pressi di Martapura, Ahad.
Ia mengatakan, validasi data keluarga miskin tersebut sangat diperlukan untuk pembanding angka keluarga miskin yang ditetapkan Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan.
Ia mengatakan bantuan pemerintah yang diterima keluarga miskin diantaranya bantuan beras sejahtera (rastra) serta bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga tidak mampu.
"Validasi data bertujuan memastikan jumlah keluarga miskin karena tingkat kemiskinan bersifat dinamis disamping datanya menjadi pembanding dengan data kemensos," ungkapnya.
Dijelaskan, sesuai Keputusan Mensos RI jumlah keluarga penerima manfaat program bantuan beras sejahtera dan PKH sebanyak 15.386 kepala keluarga tersebar pada 20 kecamatan.
Jumlah itu sesuai Keputusan Mensos nomor 4/HUK/2018 tentang penetapan jumlah KPM bansos beras sejahtera dan BPNT tahun 2018 berlaku sejak 2 Januari hingga 31 Desember 2018.
"Melalui verifikasi dan validasi data itu, penyaluran bantuan pemerintah bisa tepat sasaran karena datanya dihimpun dari melalui musyawarah desa maupun musyawarah kelurahan," ujarnya.
Dikatakan, verifikasi dan validasi keluarga miskin setiap enam bulan sekali terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
"Data yang dihimpun melalui proses verifikasi dan validasi setiap enam bulan sekali itu menjadi data induk sehingga jika diperlukan untuk berbagai kegiatan, datanya bisa digunakan," kata dia.
Ia mengatakan verifikasi dan validasi keluarga miskin maupun PMKS adalah urusan wajib sehingga pelaksanaan tugas dijalankan sesuai tanggung jawab yang diamanatkan tersebut.
"Kami siap melaksanakan tugas itu dan jumlah keluarga miskin bersifat dinamis sehingga bisa saja jumlahnya berkurang sesuai tingkat kesejahteraan individu," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018