Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Puluhan wartawan di Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan aksi mendukung penolakan terhadap penambangan batu bara pada kawasan Pegunungan Meratus wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Aksi "Solidaritas Jurnalis Banua" dengan topik "Save Meratus" itu di perempatan Jalan Lambung Mangkurat/Jalan Pangeran Samudera atau Bundaran A Kalimantan di Banjarmasin, Kamis.
Dalam aksi wartawan dari berbagai media massa itu membaur dengan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) "Kompas Borneo" Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, serta mahasiswa lain di ibukota Kalsel tersebut.
Bersama Mapala dan mahasiswa lain di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu, para jurnalis tersebut turut membubuhkan tandangan pada spanduk panjang berisikan penolakan penambangan kawasan Meratus HST.
Spanduk berisikan tanda tangan penolakan penambangan pada kawasan Meratus HST tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta.
Sementara Mapala Kompas Borneo bersama mahasiswa lain mengumpulkan koin (mata uang rupiah) yang juga akan disampaikan kepada Kementerian ESDM.
Aksi mengumpul koin tersebut sebagai sindirian bahwa tanpa usaha pertambangan masyarakat Kalsel masih bisa hidup.
Alasan penolakan penambangan pada kawasan Meratus HST guna menghindari kemungkin terjadi bencana banjir besar, karena kerusakan penyangga lingkungan hidup Kalsel itu.
Pasalnya dari sembilan kabupaten di Kalsel yang memiliki tambang batu bara cukup potensial, hanya HST satu-satunya sampai saat ini tidak ada kegiatan penambangan "emas hitam" tersebut.
Munculnya serangkain aksi tersebut seiring dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahapan Kegiatan PKP2B PT Mantimin Coal Mining (MCM) di HST.
Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara (PKP2B) MCM itu sudah ada sejak tahun 1990-an, namun baru belakangan mau melakukan eksploitasi "emas hitam" di HST tersebut.
Rencana aksi Solidaritas Jurnlis Banua - Save Meratus tersebut ke DPRD Kalsel, tetapi batal karena mereka mengetahui wakil rakyat di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) sudah bertolak ke Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis pagi.
Keberangkatan wakil rakyat Kalsel ke Kementerian ESDM bukan cuma sekedar menyampaikan surat dukung penolakan penambangan pada kawasan Meratus HST, tetapi membicarakan lebih intens agar PKP2B tersebut batal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Aksi "Solidaritas Jurnalis Banua" dengan topik "Save Meratus" itu di perempatan Jalan Lambung Mangkurat/Jalan Pangeran Samudera atau Bundaran A Kalimantan di Banjarmasin, Kamis.
Dalam aksi wartawan dari berbagai media massa itu membaur dengan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) "Kompas Borneo" Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, serta mahasiswa lain di ibukota Kalsel tersebut.
Bersama Mapala dan mahasiswa lain di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu, para jurnalis tersebut turut membubuhkan tandangan pada spanduk panjang berisikan penolakan penambangan kawasan Meratus HST.
Spanduk berisikan tanda tangan penolakan penambangan pada kawasan Meratus HST tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta.
Sementara Mapala Kompas Borneo bersama mahasiswa lain mengumpulkan koin (mata uang rupiah) yang juga akan disampaikan kepada Kementerian ESDM.
Aksi mengumpul koin tersebut sebagai sindirian bahwa tanpa usaha pertambangan masyarakat Kalsel masih bisa hidup.
Alasan penolakan penambangan pada kawasan Meratus HST guna menghindari kemungkin terjadi bencana banjir besar, karena kerusakan penyangga lingkungan hidup Kalsel itu.
Pasalnya dari sembilan kabupaten di Kalsel yang memiliki tambang batu bara cukup potensial, hanya HST satu-satunya sampai saat ini tidak ada kegiatan penambangan "emas hitam" tersebut.
Munculnya serangkain aksi tersebut seiring dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahapan Kegiatan PKP2B PT Mantimin Coal Mining (MCM) di HST.
Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan Batu Bara (PKP2B) MCM itu sudah ada sejak tahun 1990-an, namun baru belakangan mau melakukan eksploitasi "emas hitam" di HST tersebut.
Rencana aksi Solidaritas Jurnlis Banua - Save Meratus tersebut ke DPRD Kalsel, tetapi batal karena mereka mengetahui wakil rakyat di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) sudah bertolak ke Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis pagi.
Keberangkatan wakil rakyat Kalsel ke Kementerian ESDM bukan cuma sekedar menyampaikan surat dukung penolakan penambangan pada kawasan Meratus HST, tetapi membicarakan lebih intens agar PKP2B tersebut batal.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018