Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan HM Aditya Mufti Ariffin mengklarifikasi parsoalan partainya tidak mengusung kader sendiri dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 pada empat kabupaten di provinsi tersebut.
"Kami bukan karena ketiadaan kader yang memungkinkan diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada empat kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) nanti," katanya saat syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-45 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Banjarmasin, Jumat sore.
Melainkan, lanjut Upi (panggilan akrab Aditya), kader-kader PPP tersebut rata-rata menolak dengan alasan bervariasi antara lain karena keluarga melarang, serta kesiapan "peluru" yang tidak memungkinkan.
"Sebab yang namanya ikut mencalonkan diri dalam pilkada itu peluru atau modalnya harus cukup kuat. Dan jangan berharap atau ada keinginan mengembalikan modal tersebut, tetapi semata-mata untuk pengabdian membangun banua (daerah) sendiri," tuturnya.
"Memang berdasarkan kebijakan partai dalam keikutsertan pilkada memprioritaskan mengusung kader sendiri, kalau tidak ada yang bersedia, baru mereka yang bersimpati atau mau merapat ke PPP," ujar anggota DPR-RI dua periode asal daerah pemilihan Kalsel itu.
Kemudian alternatif terakhir turut mengusung/mendukung kader parpol lain atau murni orang lain jika memungkinkan, lanjut putra dari H Rudy Ariffin (mantan Gubernur Kalsel dan Ketua DPW PPP dua periode provinsi setempat) tersebut.
Sebanyak empat kabupaten di Kalsel yang menggelar Pilkada 2018, yaitu Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Namun dari empat kabupaten di Kalsel yang menggelar Pilkada 2018 tidak seorang pun kader PPP yang mencalonkan diri sebagai bupati dan atau wakil bupati (Cabup & Cawabup).
Sebagai contoh Pilkada Tapin, PPP turut mengusung pasangan H Arifin Arpan (petahana) dan H Syafruddin Noor sebagai Cabup & Cawabup) kabupaten tersebut yang berarti berkoalisi dengan Partai Golkar serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kami bukan karena ketiadaan kader yang memungkinkan diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada empat kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) nanti," katanya saat syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-45 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Banjarmasin, Jumat sore.
Melainkan, lanjut Upi (panggilan akrab Aditya), kader-kader PPP tersebut rata-rata menolak dengan alasan bervariasi antara lain karena keluarga melarang, serta kesiapan "peluru" yang tidak memungkinkan.
"Sebab yang namanya ikut mencalonkan diri dalam pilkada itu peluru atau modalnya harus cukup kuat. Dan jangan berharap atau ada keinginan mengembalikan modal tersebut, tetapi semata-mata untuk pengabdian membangun banua (daerah) sendiri," tuturnya.
"Memang berdasarkan kebijakan partai dalam keikutsertan pilkada memprioritaskan mengusung kader sendiri, kalau tidak ada yang bersedia, baru mereka yang bersimpati atau mau merapat ke PPP," ujar anggota DPR-RI dua periode asal daerah pemilihan Kalsel itu.
Kemudian alternatif terakhir turut mengusung/mendukung kader parpol lain atau murni orang lain jika memungkinkan, lanjut putra dari H Rudy Ariffin (mantan Gubernur Kalsel dan Ketua DPW PPP dua periode provinsi setempat) tersebut.
Sebanyak empat kabupaten di Kalsel yang menggelar Pilkada 2018, yaitu Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Namun dari empat kabupaten di Kalsel yang menggelar Pilkada 2018 tidak seorang pun kader PPP yang mencalonkan diri sebagai bupati dan atau wakil bupati (Cabup & Cawabup).
Sebagai contoh Pilkada Tapin, PPP turut mengusung pasangan H Arifin Arpan (petahana) dan H Syafruddin Noor sebagai Cabup & Cawabup) kabupaten tersebut yang berarti berkoalisi dengan Partai Golkar serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018