Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Legiskatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden 2019 bagi pemangku kepentingan di wilayah ini.
Ketua Panwaslu Kabupaten Tabalong Hersan di Tanjung, Kamis mengatakan pihaknya ingin menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 bagi kalangan LSM, birokrat hingga tokoh Masyarakat.
"Melalui sosiaisasi ini diharapkan ada persamaan persepsi terkait pelaksanaan pemilu legialatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden," jelas Hersan di Tanjung, Kamis.
Dalam sosialisasi ini para peserta mendapatkan wawasan terkait Undang - undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta fungsi pengawasan pemilu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Tabalong Ismail Syafei menjelaskan fungsi jajarannya untuk membantu pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum termasuk pada pelaksanaan pemilu 2019.
"Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan penertiban dan penindakan jika ada pelanggaran perda," jelas Ismail.
Termasuk menertibkan baliho peserta pemilu di tempat terlarang seperti fasilitas umum, perkantoran maupun tempat ibadah.
Sosialisasi juga diisi penjelasan dari
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu setempat Muhammad Fahmi Failasopa soal Undang - undang nomor 7/2017 tentang Pemilu serta tugas dan kewenangan Bawaslu maupun Panwaslu.
Termasuk kesiapan KPU dalam menghadapi pilkada serentak 2018 maupun Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan Ketua KPU Tabalong Agus Musdian Noor.
Agus menyampaikan untuk persiapan pelaksanaan Pemilu legislatif telah melakukan sosialisasi penataan daerah pemilihan serta alokasi kursi DPRD Kabupaten Tabalong .
"Untuk persiapan Pilkada telah masuk tahapan penyerahan syarat dukungan oleh calon perseorangan dan masih menunggu hasil verifikasi faktual," jelas Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua Panwaslu Kabupaten Tabalong Hersan di Tanjung, Kamis mengatakan pihaknya ingin menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 bagi kalangan LSM, birokrat hingga tokoh Masyarakat.
"Melalui sosiaisasi ini diharapkan ada persamaan persepsi terkait pelaksanaan pemilu legialatif dan Pemilu Presiden serta Wakil Presiden," jelas Hersan di Tanjung, Kamis.
Dalam sosialisasi ini para peserta mendapatkan wawasan terkait Undang - undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta fungsi pengawasan pemilu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Tabalong Ismail Syafei menjelaskan fungsi jajarannya untuk membantu pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum termasuk pada pelaksanaan pemilu 2019.
"Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan penertiban dan penindakan jika ada pelanggaran perda," jelas Ismail.
Termasuk menertibkan baliho peserta pemilu di tempat terlarang seperti fasilitas umum, perkantoran maupun tempat ibadah.
Sosialisasi juga diisi penjelasan dari
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu setempat Muhammad Fahmi Failasopa soal Undang - undang nomor 7/2017 tentang Pemilu serta tugas dan kewenangan Bawaslu maupun Panwaslu.
Termasuk kesiapan KPU dalam menghadapi pilkada serentak 2018 maupun Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan Ketua KPU Tabalong Agus Musdian Noor.
Agus menyampaikan untuk persiapan pelaksanaan Pemilu legislatif telah melakukan sosialisasi penataan daerah pemilihan serta alokasi kursi DPRD Kabupaten Tabalong .
"Untuk persiapan Pilkada telah masuk tahapan penyerahan syarat dukungan oleh calon perseorangan dan masih menunggu hasil verifikasi faktual," jelas Agus.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017