Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin menambah anggaran untuk pemenuhan gizi makanan di rumah singgah Dinas Sosial yang ada di Jalan Lingkar Selatan dari Rp12 ribu perhari menjadi Rp20 ribu perhari.
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Esya Zain saat berada di gedung dewan kota, Senin, mengatakan penambahan anggaran gizi makanan untuk penghuni rumah singgah pihaknya tersebut diusulkan pada APBD 2018.
"Jadi anggaran penambahan gizi makanan ini sudah disetujui dewan, tentunya pengadaannya akan dilakukan sistem lelang nantinya," kata Esya.
Rumah singgah milik pemerintah kota itu dihuni sekitar 30 orang perharinya yang didominasi orang-orang gangguan jiwa.
"Rata-rata penghuninya sudah mengalami penyembuhan, tapi memang saat diantar ke keluarganya bisa kambuh lagi, bahkan ada yang tidak diketahui keluarganya," tuturnya.
Penghuni rumah singgah itu juga banyak dari hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik anak jalanan, pengemis dan gelandangan.
"Jadi tidak menentu pula penghuninya, bisa banyak kalau Satpol PP lagi lakukan giat penertiban anak jalanan dan gepeng, hingga dana yang disipkan bagi pembinaan mereka di sana perlu maksimal," paparnya.
Sementara itu, ujar dia, anggaran instansinya pada 2018 nanti tidak jauh beda dengan tahun ini sekitar Rp600 juta.
"Jadi memang kita harus melakukan strategi baik untuk menjalankan rumah singgah ini, sebab di sana banyak mengelola orang-orang yang tidak mampu," paparnya.
Menurut dia, tidak hanya penghuninya saja yang harus mendapat perhatian, namun juga petugas pengelolanya, sebab tidak mudah menjalankan tugas sosial ini.
"Kita upayakan juga honor petugas di sana ditingkatkan pula, semoga anggaran yang ada bisa mencukupi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Esya Zain saat berada di gedung dewan kota, Senin, mengatakan penambahan anggaran gizi makanan untuk penghuni rumah singgah pihaknya tersebut diusulkan pada APBD 2018.
"Jadi anggaran penambahan gizi makanan ini sudah disetujui dewan, tentunya pengadaannya akan dilakukan sistem lelang nantinya," kata Esya.
Rumah singgah milik pemerintah kota itu dihuni sekitar 30 orang perharinya yang didominasi orang-orang gangguan jiwa.
"Rata-rata penghuninya sudah mengalami penyembuhan, tapi memang saat diantar ke keluarganya bisa kambuh lagi, bahkan ada yang tidak diketahui keluarganya," tuturnya.
Penghuni rumah singgah itu juga banyak dari hasil penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) baik anak jalanan, pengemis dan gelandangan.
"Jadi tidak menentu pula penghuninya, bisa banyak kalau Satpol PP lagi lakukan giat penertiban anak jalanan dan gepeng, hingga dana yang disipkan bagi pembinaan mereka di sana perlu maksimal," paparnya.
Sementara itu, ujar dia, anggaran instansinya pada 2018 nanti tidak jauh beda dengan tahun ini sekitar Rp600 juta.
"Jadi memang kita harus melakukan strategi baik untuk menjalankan rumah singgah ini, sebab di sana banyak mengelola orang-orang yang tidak mampu," paparnya.
Menurut dia, tidak hanya penghuninya saja yang harus mendapat perhatian, namun juga petugas pengelolanya, sebab tidak mudah menjalankan tugas sosial ini.
"Kita upayakan juga honor petugas di sana ditingkatkan pula, semoga anggaran yang ada bisa mencukupi," ujarnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017