Sudah menjadi tekad pemerintahan Irhami Ridjani dengan Rudy Suryana serta beberapa bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebelumnya, bahwa untuk mempercepat pembangunan "Bumi Saijaan" harus diawali membangun sumber daya manusia.
Menurut Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, membangun manusia tidak semuda membangun sebuah gedung dan membangun sebuah jalan.
"Karena manusia memiliki hati dan perasan," terangnya.
Atas dasar tersebut, Pemkab Kotabaru sudah beberapa tahun ini mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan lebih besar porsinya dibandingkan sektor yang lainnya.
Rata-rata Kotabaru mengalokasikan dana sekitar 23 persen dari total APBD Kotabaru setiap tahun.
"Lebih dari 75 persen alokasi dana tersebut tersedot untuk membayar gaji guru, tunjangan dan insentif guru, sementara untuk memperbaiki fisik dan kegiatan lain hanya mendapat alokasi sekitar 25 persen saja," terangnya.
Dana tersebut masih belum mampu menutupi kebutuhan di sektor pendidikan, masih banyak gedung sekolah atau ruang belajar yang rusak berat dan kurang layak untuk ditempati.
Bahkan masih banyak sekolah-sekolah kekurangan ruang belajar.
Karena jumlah siswa dan ruang belajar tidak lagi seimbang, sehingga pihak sekolah terpaksa membuat jadwal masuk pagi dan siang.
Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru H Eko Suryadi Widodo Syahdan MM mengatakan jumlah siswa baru dari tahun-ketahun terus membludak, baik untuk sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas.
"Akibat membludaknya siswa baru tersebut, sebagian besar sekolah masih kekurangan ruang belajar," jelasnya.
Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 20 kecamatan telah memiliki sekitar 28 buah SMA dan SMK, dengan jumlah siswa yang ada, Kotabaru masih kekurangan 24 ruang belajar.
Setiap terjadi penerimaan murid baru, diprediksi memerlukan ruang belajar tambahan hingga 16 buah lokal.
"Total kekurangan ruang belajar baru untuk sekolah menengah atas sekitar 40 buah," imbuhnya.
Apabila biaya pembangunanya mencapai Rp200 juta per lokal, maka diperlukan dana sekitar Rp8 miliar.
Sedangkan untuk tingkat SLTP, jumlah sekolah yang ada sekitar 56 buah, dan kekurangan ruang belajar mencapai kisaran 73 buah.
"Jika biaya pembangunan ruang belajar baru itu mencapai Rp200 juta per buah, maka diperlukan dana sekitar Rp17 miliar untuk membangun 73 ruang kelas baru SLTP," terang Eko.
Begitu juga dengan sekolah dasar, dari sekitar 241 buah SD, lebih dari 10 persen rusak berat.
"Sementara dana untuk merehab gedung sekolah dasar itu sangat terbatas," katanya.
Khusus untuk merehab gedung SD rusak diperlukan dana sekitar Rp5 miliar -Rp10 miliar.
Sehingga total untuk merehab dan membangun gedung sekolah dasar hingga SMA diperlukan dana sekitar Rp37 miliar - Rp40 miliar lebih.
Sementara kemampuan pemerintah daerah kisaran Rp5 miliar - Rp10 miliar per tahun.
Dengan kondisi kemampuan pemerintah daerah tersebut, maka untuk menuntaskan rehab dan pembangunan gedung sekolah di Kotabaru diperlukan waktu sedikitnya empat tahun.
"Jika itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan jumlah ruang belajar rusak akan terus bertambah banyak," ujarnya.
Apabila proses belajar dan mengajar itu dilaksanakan di ruang kelas yang rusak, itu sangat membahayakan bagi siswa dan guru.
Keselamatan jiwa mereka akan terancam karena kondisi sekolah yang kurang layak ditempati.
Untuk merehab dan membangun sekolah itu, Kotabaru sangat berharap perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dan provinsi agar bisa meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan di Kotabaru.
Belum lagi dengan rumah dinas guru yang juga banyak ruak berat dan tidak layak huni.
"Untuk menuntaskan perbaikan ruang belajar dan gedung sekolah serta rumah dinas guru yang rusak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah perlu menambah anggaran untuk sektor pendidikan," harapnya.
Pada 2011 Kotabaru merevitalisasi gedung SMP yang rusak melalui dana alokasi khusus sebesar Rp5 miliar.
"Untuk perbaikan gedung sekolah rusak kita menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sisa angaran 2010 sebesar Rp5 miliar," ujar Eko.
Dana tersebut digunakan untuk membangun dan merehab ruang belajar di 35 sekolah yang tersebar di 20 kecamatan di Kotabaru.
Membangun empat ruang perpustakaan dan membangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.
Sampai saat ini masih banyak ditemukan gedung-gedung sekolah lanjutan pertama di daerah kecamatan kondisinya memprihatinkan, atap bocor dan plafon hancur.
Idealnya, kata dia, Kabupaten Kotabaru yang memiliki sekitar 241 sekolah dasar memiliki sedikitnya 120 sekolah lanjutan pertama.
Namun kenyataanya, hingga saat ini Kotabaru baru memiliki 56 sekolah lanjutan pertama, sehingga masih dibutuhkan sekitar 70 sekolah SMP untuk menampung para lulusan Ssekolah dasar.
"Belum lagi dari 56 SMP itu juga sebagian kondisinya sangat memprihatinkan," papar Eko.
Sementara untuk SLTA, pada 2011 Kotabaru mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk memperbaiki gedung sekolah menegah atas yang kondisinya rusak berat.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dua ruang kelas sekolah di Pulau Sembilan, memperbaiki rumah dinas guru di Pulau Laut Tengah, Pamukan Barat, Hampang dan Sampanahan," katanya.
"Kondisi di lapangan, lebih 20 SMA di Kotabaru menyelenggarakan sekolah pagi dan sore yang memerlukan tambahan ruang kelas baru," katanya.
Seperti SMA Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Timur, Kelumpang Utara, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir dan masih ada beberapa sekolah lainnya.
Antisipasi
Dinas Pendidikan Kotabaru mulai menggunakan beton dan baja ringan untuk pembangunan gedung sekolah, perpusatakaan, laboratorium, rumah dinas guru.
"Kita tidak mau lagi menggunakan bangunan kayu, karena akhir-akhir ini sulit mencari kayu kualitas baik," kata Kepala Dinas Pendidikan Eko.
Selain kualitasnya kurang baik, biaya bahan bangunan yang menggunakan material kayu juga lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan batu, pasir semen dan baja ringan.
"Meski tidak lebih murah apabila menggunakan bahan bangunan kayu, namun dengan menggunakan beton dan baja ringan itu jauh lebih menguntungkan karena waktu pemakaiannya jauh lebih lama," jelas dia.
Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kotabaru Rahmad menambahkan pembangunan dan rehab gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah dinas guru pada APBD 2011 yang jumlahnya lebih dari 50 unit menggunakan beton dengan kerangka atap baja ringan.
Namun demikian, dinas pendidikan juga masih menggunakan bahan kayu, khususnya untuk bagian-bagian tertentu, misalnya kusen dan daun pintu serta jendela.
"Karena bagian tersebut lebih awet menggunakan kayu, terlebih kayu ulin dibandingkan dengan menggunakan viber/plastik atau aluminium," kata Rahmad.
Menurut Eko pembangunan menggunakan beton dan baja akan lebih efektif, waktu pemakaian akan jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kayu.
Serta lebih efesian, dalam pembiayaanya, karena tidak memerlukan biaya perawatan yang begitu besar bila dibandingkan dengan bahan bangunan kayu, katanya.
Atas dasar minimnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai rehab gedung rusak dan pembangunan ruang kelas baru, pemkab Kotabaru beberapa tahun ini mulai melibatkan pihsak perusahaan yang ada di daerah itu.
Sedikitnya sudah empat perusahaan yang sudah membangun gedung sekolah di sekitar lokasi perusahaan.
Industri semen PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) Tbk Tarjun, telah membangun gedung sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA.
Gedung sekolah yang dibangun pabrik semen merk Tiga Roda itu, lengkap dengan sarana dan prasarana, jauh lebih baik dari sekolah yang dibangun dengan dana APBD atau APBN.
Sekolah-sekolah yang dibangun PT ITP lengkap dengan kompiuterisasi, air conditioner (AC) dan dilengkapi saran laboratorium sesuai standar nasional.
Sekolah tersebut disediakan untuk menampung siswa dari anak karyawan dan masyarakat sekitar lokasi perusahaan.
Selain ITP, perusahaan tambang batu bara PT Arutmin Indonesia juga telah membangun beberapa sekolah di desa binaanya sekitar lokasi perusahaan.
Perusahaan tambang batu bara yang lain PT Bahari Sakrawala Sebuku (BCS) di Pulau Sebuku juga telah membangun gedung SDN Serakaman untuk masyarakat di daerah tersebut.
Serta perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Smart juga telah membangun gedung sekolah dasar dengan menggunakan dana coorporate soscial responsibility.
"Kami berharap perusahaan-perusahaan lain di Kotabaru mengikuti jejak empat perusahaan tersebut peduli terhadap pendidikan dengan membangun gedung sekolah," pinta Eko.
Wakil Bupati Kotabaru Rudy Suryana mengaku tengah menyusun strategi untuk menuntaskan perbaikan gedung sekolah yang rusak, dan pembangunan ruang kelas baru.
"Kami akan mengundang semua pihak, instansi terkait, perusahaan, tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat," katanya.
Tujuannya, untuk mencari solui terbaik bagaimana menuntaskan perbaikan gedung sekolah yang masih banyak ditemukan tidak layak ditempati.
Karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun tanggungjawab semua pihak mulai dari orangtua wali murid hingga masyarakat dalam arti cukup luas.
Menurut mantan Direktur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Paris Barantai, percepatan penuntasan perbaikan gedung sekolah rusak atau kekurangan ruang belajar dapat dipikul bersama-sama.
Rudy optimistis, dengan banyaknya perusahaan di Kotabaru peluang untuk menuntaskan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah bisa diatasi melalui dana Community Development (CD) atau Coorporate Social Responsibility (CSR).
Wakil bupati mengharapkan transparansi pihak pperusahaan dalam mengelola dana CD/CSR.
Tujuannya adalah agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Meski sudah ada beberapa perusahan yang peduli pendidikan dengan membangun gedung sekolah, namun di
Kotabaru juga masih banyak ditemukan perusahaan masih kurang peduli terhadap gedung sekolah rusak.
"Untuk membangkitkan kepedulian dan peran sertanya membangun sumber daya manusia di daerah, tidak salahnya dilakukan pertemuan dan silaturrahim bersama," imbuh wakil bupati.C/C
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Menurut Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani, membangun manusia tidak semuda membangun sebuah gedung dan membangun sebuah jalan.
"Karena manusia memiliki hati dan perasan," terangnya.
Atas dasar tersebut, Pemkab Kotabaru sudah beberapa tahun ini mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan lebih besar porsinya dibandingkan sektor yang lainnya.
Rata-rata Kotabaru mengalokasikan dana sekitar 23 persen dari total APBD Kotabaru setiap tahun.
"Lebih dari 75 persen alokasi dana tersebut tersedot untuk membayar gaji guru, tunjangan dan insentif guru, sementara untuk memperbaiki fisik dan kegiatan lain hanya mendapat alokasi sekitar 25 persen saja," terangnya.
Dana tersebut masih belum mampu menutupi kebutuhan di sektor pendidikan, masih banyak gedung sekolah atau ruang belajar yang rusak berat dan kurang layak untuk ditempati.
Bahkan masih banyak sekolah-sekolah kekurangan ruang belajar.
Karena jumlah siswa dan ruang belajar tidak lagi seimbang, sehingga pihak sekolah terpaksa membuat jadwal masuk pagi dan siang.
Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru H Eko Suryadi Widodo Syahdan MM mengatakan jumlah siswa baru dari tahun-ketahun terus membludak, baik untuk sekolah dasar, menengah pertama hingga menengah atas.
"Akibat membludaknya siswa baru tersebut, sebagian besar sekolah masih kekurangan ruang belajar," jelasnya.
Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari 20 kecamatan telah memiliki sekitar 28 buah SMA dan SMK, dengan jumlah siswa yang ada, Kotabaru masih kekurangan 24 ruang belajar.
Setiap terjadi penerimaan murid baru, diprediksi memerlukan ruang belajar tambahan hingga 16 buah lokal.
"Total kekurangan ruang belajar baru untuk sekolah menengah atas sekitar 40 buah," imbuhnya.
Apabila biaya pembangunanya mencapai Rp200 juta per lokal, maka diperlukan dana sekitar Rp8 miliar.
Sedangkan untuk tingkat SLTP, jumlah sekolah yang ada sekitar 56 buah, dan kekurangan ruang belajar mencapai kisaran 73 buah.
"Jika biaya pembangunan ruang belajar baru itu mencapai Rp200 juta per buah, maka diperlukan dana sekitar Rp17 miliar untuk membangun 73 ruang kelas baru SLTP," terang Eko.
Begitu juga dengan sekolah dasar, dari sekitar 241 buah SD, lebih dari 10 persen rusak berat.
"Sementara dana untuk merehab gedung sekolah dasar itu sangat terbatas," katanya.
Khusus untuk merehab gedung SD rusak diperlukan dana sekitar Rp5 miliar -Rp10 miliar.
Sehingga total untuk merehab dan membangun gedung sekolah dasar hingga SMA diperlukan dana sekitar Rp37 miliar - Rp40 miliar lebih.
Sementara kemampuan pemerintah daerah kisaran Rp5 miliar - Rp10 miliar per tahun.
Dengan kondisi kemampuan pemerintah daerah tersebut, maka untuk menuntaskan rehab dan pembangunan gedung sekolah di Kotabaru diperlukan waktu sedikitnya empat tahun.
"Jika itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan jumlah ruang belajar rusak akan terus bertambah banyak," ujarnya.
Apabila proses belajar dan mengajar itu dilaksanakan di ruang kelas yang rusak, itu sangat membahayakan bagi siswa dan guru.
Keselamatan jiwa mereka akan terancam karena kondisi sekolah yang kurang layak ditempati.
Untuk merehab dan membangun sekolah itu, Kotabaru sangat berharap perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dan provinsi agar bisa meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan di Kotabaru.
Belum lagi dengan rumah dinas guru yang juga banyak ruak berat dan tidak layak huni.
"Untuk menuntaskan perbaikan ruang belajar dan gedung sekolah serta rumah dinas guru yang rusak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah perlu menambah anggaran untuk sektor pendidikan," harapnya.
Pada 2011 Kotabaru merevitalisasi gedung SMP yang rusak melalui dana alokasi khusus sebesar Rp5 miliar.
"Untuk perbaikan gedung sekolah rusak kita menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sisa angaran 2010 sebesar Rp5 miliar," ujar Eko.
Dana tersebut digunakan untuk membangun dan merehab ruang belajar di 35 sekolah yang tersebar di 20 kecamatan di Kotabaru.
Membangun empat ruang perpustakaan dan membangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang kini kondisinya sangat memprihatinkan.
Sampai saat ini masih banyak ditemukan gedung-gedung sekolah lanjutan pertama di daerah kecamatan kondisinya memprihatinkan, atap bocor dan plafon hancur.
Idealnya, kata dia, Kabupaten Kotabaru yang memiliki sekitar 241 sekolah dasar memiliki sedikitnya 120 sekolah lanjutan pertama.
Namun kenyataanya, hingga saat ini Kotabaru baru memiliki 56 sekolah lanjutan pertama, sehingga masih dibutuhkan sekitar 70 sekolah SMP untuk menampung para lulusan Ssekolah dasar.
"Belum lagi dari 56 SMP itu juga sebagian kondisinya sangat memprihatinkan," papar Eko.
Sementara untuk SLTA, pada 2011 Kotabaru mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk memperbaiki gedung sekolah menegah atas yang kondisinya rusak berat.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dua ruang kelas sekolah di Pulau Sembilan, memperbaiki rumah dinas guru di Pulau Laut Tengah, Pamukan Barat, Hampang dan Sampanahan," katanya.
"Kondisi di lapangan, lebih 20 SMA di Kotabaru menyelenggarakan sekolah pagi dan sore yang memerlukan tambahan ruang kelas baru," katanya.
Seperti SMA Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Timur, Kelumpang Utara, Kelumpang Hulu, Kelumpang Hilir dan masih ada beberapa sekolah lainnya.
Antisipasi
Dinas Pendidikan Kotabaru mulai menggunakan beton dan baja ringan untuk pembangunan gedung sekolah, perpusatakaan, laboratorium, rumah dinas guru.
"Kita tidak mau lagi menggunakan bangunan kayu, karena akhir-akhir ini sulit mencari kayu kualitas baik," kata Kepala Dinas Pendidikan Eko.
Selain kualitasnya kurang baik, biaya bahan bangunan yang menggunakan material kayu juga lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan batu, pasir semen dan baja ringan.
"Meski tidak lebih murah apabila menggunakan bahan bangunan kayu, namun dengan menggunakan beton dan baja ringan itu jauh lebih menguntungkan karena waktu pemakaiannya jauh lebih lama," jelas dia.
Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kotabaru Rahmad menambahkan pembangunan dan rehab gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, rumah dinas guru pada APBD 2011 yang jumlahnya lebih dari 50 unit menggunakan beton dengan kerangka atap baja ringan.
Namun demikian, dinas pendidikan juga masih menggunakan bahan kayu, khususnya untuk bagian-bagian tertentu, misalnya kusen dan daun pintu serta jendela.
"Karena bagian tersebut lebih awet menggunakan kayu, terlebih kayu ulin dibandingkan dengan menggunakan viber/plastik atau aluminium," kata Rahmad.
Menurut Eko pembangunan menggunakan beton dan baja akan lebih efektif, waktu pemakaian akan jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kayu.
Serta lebih efesian, dalam pembiayaanya, karena tidak memerlukan biaya perawatan yang begitu besar bila dibandingkan dengan bahan bangunan kayu, katanya.
Atas dasar minimnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai rehab gedung rusak dan pembangunan ruang kelas baru, pemkab Kotabaru beberapa tahun ini mulai melibatkan pihsak perusahaan yang ada di daerah itu.
Sedikitnya sudah empat perusahaan yang sudah membangun gedung sekolah di sekitar lokasi perusahaan.
Industri semen PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) Tbk Tarjun, telah membangun gedung sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA.
Gedung sekolah yang dibangun pabrik semen merk Tiga Roda itu, lengkap dengan sarana dan prasarana, jauh lebih baik dari sekolah yang dibangun dengan dana APBD atau APBN.
Sekolah-sekolah yang dibangun PT ITP lengkap dengan kompiuterisasi, air conditioner (AC) dan dilengkapi saran laboratorium sesuai standar nasional.
Sekolah tersebut disediakan untuk menampung siswa dari anak karyawan dan masyarakat sekitar lokasi perusahaan.
Selain ITP, perusahaan tambang batu bara PT Arutmin Indonesia juga telah membangun beberapa sekolah di desa binaanya sekitar lokasi perusahaan.
Perusahaan tambang batu bara yang lain PT Bahari Sakrawala Sebuku (BCS) di Pulau Sebuku juga telah membangun gedung SDN Serakaman untuk masyarakat di daerah tersebut.
Serta perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Smart juga telah membangun gedung sekolah dasar dengan menggunakan dana coorporate soscial responsibility.
"Kami berharap perusahaan-perusahaan lain di Kotabaru mengikuti jejak empat perusahaan tersebut peduli terhadap pendidikan dengan membangun gedung sekolah," pinta Eko.
Wakil Bupati Kotabaru Rudy Suryana mengaku tengah menyusun strategi untuk menuntaskan perbaikan gedung sekolah yang rusak, dan pembangunan ruang kelas baru.
"Kami akan mengundang semua pihak, instansi terkait, perusahaan, tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat," katanya.
Tujuannya, untuk mencari solui terbaik bagaimana menuntaskan perbaikan gedung sekolah yang masih banyak ditemukan tidak layak ditempati.
Karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun tanggungjawab semua pihak mulai dari orangtua wali murid hingga masyarakat dalam arti cukup luas.
Menurut mantan Direktur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Paris Barantai, percepatan penuntasan perbaikan gedung sekolah rusak atau kekurangan ruang belajar dapat dipikul bersama-sama.
Rudy optimistis, dengan banyaknya perusahaan di Kotabaru peluang untuk menuntaskan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah bisa diatasi melalui dana Community Development (CD) atau Coorporate Social Responsibility (CSR).
Wakil bupati mengharapkan transparansi pihak pperusahaan dalam mengelola dana CD/CSR.
Tujuannya adalah agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.
Meski sudah ada beberapa perusahan yang peduli pendidikan dengan membangun gedung sekolah, namun di
Kotabaru juga masih banyak ditemukan perusahaan masih kurang peduli terhadap gedung sekolah rusak.
"Untuk membangkitkan kepedulian dan peran sertanya membangun sumber daya manusia di daerah, tidak salahnya dilakukan pertemuan dan silaturrahim bersama," imbuh wakil bupati.C/C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012