Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kongres Sungai Indonesia (KSI) menumbuhkan komunitas-komunitas pelestari sungai dari masyarakat yang sangat membantu program pemerintah pusat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengapresiasi terselenggaranya Kongres Sungai Indonesia (KSI) III di Kota Banjarmasin dari 1-4 November 2017, itu disampaikan Dirjen Sumberdaya Air Imam Santoso saat hadir di pembukaan KSI III di Banjarmasin, Rabu.
"Seperti diketahui, panjang sungai di Indonesia ini lebih 38 ribu kilometer, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melakukan pelestarian itu sendiri tanpa ada bantuan pemerintah daerah, yang terpenting dari itu tumbuhnya kesadaran masyarakat," ujarnya.
Imam mengungkapkan, adanya gelar KSI hingga yang ketiga kalinya diselenggarakan di Kota Banjarmasin ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sungai ini, di mana ini harus konsisten didukung.
"Kita harap imbas lebih luasnya atas diselenggarakannya acara ini menyadarkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai," paparnya.
Menurut Imam, penanganan terhadap kelestarian sungai ini memang memiliki banyak tantangan sendiri diberbagai daerah, karenanya krateristik budaya dan alamnya yang berbeda.
"Dikegiatan inilah saling bisa tukar pikiran dan pengalaman untuk bisa direalisasikan di daerah masing-masing, sebab sudah tercipta kometmen kuat di sini," ujarnya.
Imam menanggapi adanya wacana peserta kongres sungai untuk membentuk badan otoritas sungai, baginya hal tersebut tidak perlu.
"Kita dari pemerintah menginginkannya dari masyarakat untuk lebih membumi, jangan dibentuk badan otoritas lagi, sebab ujung-ujungnya akan kembali kepemerintah, yang berarti beban bagi APBN," ujarnya.
Sebab, tutur dia, pemerintah pusat melalui KemenPUPR sudah memiliki Balai Wilayah Sungai yang sudah ada di daerah masing-masing di Indonesia, sehingga penanganan terhadap pelestarian dan perbaikan sungai ini sudah ada anggarannya masing-masing.
"Jadi kami di Balai Sungai bisa melayani masyarakat, bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas pelestari sungai ini, sehingga gerakan perlestarian sungai bisa cepat dilaksanakan," ungkap Imam.
Dia juga meminta, masyarakat juga ikut mengawasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, sehingga tindakan dari pemerintah bisa cepat dilaksanakan untuk menyelamatkan kelestarian sungai di negeri ini.
"Sudah ada peningkatan pelestarian sungai saat ini, sebab sudah sangat besar kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebutuhan hidup meraka untuk air bersih ini tetap lestari, dan pemerintah pusat akan terus mendorong itu," ucapnya.
Sementara itu, KemenPUPR juga mengapresiasi terselenggaranya Kongres Sungai Indonesia (KSI) III di Kota Banjarmasin dari 1-4 November 2017
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengapresiasi terselenggaranya Kongres Sungai Indonesia (KSI) III di Kota Banjarmasin dari 1-4 November 2017, itu disampaikan Dirjen Sumberdaya Air Imam Santoso saat hadir di pembukaan KSI III di Banjarmasin, Rabu.
"Seperti diketahui, panjang sungai di Indonesia ini lebih 38 ribu kilometer, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melakukan pelestarian itu sendiri tanpa ada bantuan pemerintah daerah, yang terpenting dari itu tumbuhnya kesadaran masyarakat," ujarnya.
Imam mengungkapkan, adanya gelar KSI hingga yang ketiga kalinya diselenggarakan di Kota Banjarmasin ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sungai ini, di mana ini harus konsisten didukung.
"Kita harap imbas lebih luasnya atas diselenggarakannya acara ini menyadarkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai," paparnya.
Menurut Imam, penanganan terhadap kelestarian sungai ini memang memiliki banyak tantangan sendiri diberbagai daerah, karenanya krateristik budaya dan alamnya yang berbeda.
"Dikegiatan inilah saling bisa tukar pikiran dan pengalaman untuk bisa direalisasikan di daerah masing-masing, sebab sudah tercipta kometmen kuat di sini," ujarnya.
Imam menanggapi adanya wacana peserta kongres sungai untuk membentuk badan otoritas sungai, baginya hal tersebut tidak perlu.
"Kita dari pemerintah menginginkannya dari masyarakat untuk lebih membumi, jangan dibentuk badan otoritas lagi, sebab ujung-ujungnya akan kembali kepemerintah, yang berarti beban bagi APBN," ujarnya.
Sebab, tutur dia, pemerintah pusat melalui KemenPUPR sudah memiliki Balai Wilayah Sungai yang sudah ada di daerah masing-masing di Indonesia, sehingga penanganan terhadap pelestarian dan perbaikan sungai ini sudah ada anggarannya masing-masing.
"Jadi kami di Balai Sungai bisa melayani masyarakat, bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas pelestari sungai ini, sehingga gerakan perlestarian sungai bisa cepat dilaksanakan," ungkap Imam.
Dia juga meminta, masyarakat juga ikut mengawasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, sehingga tindakan dari pemerintah bisa cepat dilaksanakan untuk menyelamatkan kelestarian sungai di negeri ini.
"Sudah ada peningkatan pelestarian sungai saat ini, sebab sudah sangat besar kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebutuhan hidup meraka untuk air bersih ini tetap lestari, dan pemerintah pusat akan terus mendorong itu," ucapnya.
Sementara itu, KemenPUPR juga mengapresiasi terselenggaranya Kongres Sungai Indonesia (KSI) III di Kota Banjarmasin dari 1-4 November 2017
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017