Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Imam Suprastowo berpendapat pemerintah provinsi setempat harus berupaya keras mencontoh kesamsatan atau kegiatan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jawa Timur.
"Memang mungkin kita tidak bisa menyamai kesamsatan di Jawa Timur (Jatim), tetapi tetap harus berupaya maksimal," kata Imam seusai komisinya studi komparasi ke provinsi paling timur Pulau Jawa itu atas pertanyaan Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel itu, kesamsatan di Jawa Timur itu sangat maju.
"Kesamsatan Jatim sudah menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau `online` bukan cuma antarkantor Samsat, tetapi dengan berbagai pihak," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.
Oleh sebab itu, Gubernur Jatim yang mau mengetahui kegiatan kesamsatan di provinsinya dan sekaligus dalam fungsi pengawasan cukup mengklik komputer yang ada di meja kerjanya, tidak perlu memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah setempat.
Begitu pula para wajib pajak/mereka yang mau mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak perlu direpotkan dengan waktu yang relatif lama atau harus mengantre lama.
Sebagai contoh seseorang warga Jatim yang mau memperpanjang masa berlaku STNK bisa saja membayar lewat kantor pos dan semua bank pemerintah, sehingga tinggal mengambil notes pajak ke kantor Samsat dengan menunjukan bukti bayar.
"Dengan kemudahan-kemudahan itu, mendorong/memotivasi pemilik kendaraan atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban seperti menyelesaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) serta STNK," katanya.
Selain itu, dengan sistem daring (online) yang penuh tersebut menutup peluang terjadinya percaloan, karena yang bersangkutan bisa mengaksis langsung dalam mengurus surat-menyurat kendaraan mereka, demikian Imam Suprastowo.
Kunjungan kerja/studi komparasi mengenai kesamsatan Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Bumi Jer Basuki Mawa Baya Jatim itu, 15-17 Oktober 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Memang mungkin kita tidak bisa menyamai kesamsatan di Jawa Timur (Jatim), tetapi tetap harus berupaya maksimal," kata Imam seusai komisinya studi komparasi ke provinsi paling timur Pulau Jawa itu atas pertanyaan Antara Kalsel di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel itu, kesamsatan di Jawa Timur itu sangat maju.
"Kesamsatan Jatim sudah menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau `online` bukan cuma antarkantor Samsat, tetapi dengan berbagai pihak," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.
Oleh sebab itu, Gubernur Jatim yang mau mengetahui kegiatan kesamsatan di provinsinya dan sekaligus dalam fungsi pengawasan cukup mengklik komputer yang ada di meja kerjanya, tidak perlu memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah setempat.
Begitu pula para wajib pajak/mereka yang mau mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak perlu direpotkan dengan waktu yang relatif lama atau harus mengantre lama.
Sebagai contoh seseorang warga Jatim yang mau memperpanjang masa berlaku STNK bisa saja membayar lewat kantor pos dan semua bank pemerintah, sehingga tinggal mengambil notes pajak ke kantor Samsat dengan menunjukan bukti bayar.
"Dengan kemudahan-kemudahan itu, mendorong/memotivasi pemilik kendaraan atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban seperti menyelesaikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) serta STNK," katanya.
Selain itu, dengan sistem daring (online) yang penuh tersebut menutup peluang terjadinya percaloan, karena yang bersangkutan bisa mengaksis langsung dalam mengurus surat-menyurat kendaraan mereka, demikian Imam Suprastowo.
Kunjungan kerja/studi komparasi mengenai kesamsatan Komisi II DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Bumi Jer Basuki Mawa Baya Jatim itu, 15-17 Oktober 2017.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017