Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Tingginya tingkat ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia membuat keprihatinan berbagai kalangan.
Untuk itu dunia kampus yang diisi para akademisi dan intelektual handal harus ikut berperan dalam mendorong tegaknya keadilan sosial di tengah masyarakat bangsa Indonesia.
Hal itu dikatakan Dr Hamdan Zoelva saat seminar nasional dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Forum Diskusi Banua "Otonomi Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Pancasila" di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Rabu (20/9).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 itu memaparkan, pemaknaan Pancasila tidak semata-mata masalah NKRI harga mati seperti sering terdengar dalam slogan.
Tetapi menurut dia, lebih penting bagaimana keadilan itu ditegakkan, terutama keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Jangan sampai daerah penghasil seperti Kalimantan Selatan justru mengalami kondisi infrastruktur memprihatinkan, ini jelas terlihat ketimpangan antara daerah dan pusat," paparnya.
Untuk mencapai keadilan sosial yang ideal dan diimpi-impikan tersebut, maka perlu inovasi dari pemerintah daerah sebagai bagian dari negara alias pemerintah pusat.
"Pemda harus hadir, jadi bukan para pejabatnya terlebih dahulu diuntungkan namun masyarakatnya mesti sejahtera secara merata hingga ketimpangan orang kaya dan orang miskin tidak jadi masalah di kemudian hari," tandas Hamdan Zoelva.
Sementara pembicara lainnya Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Yudi Latif berjanji seluruh aspirasi dan masukan dari hasil diskusi tersebut disampaikannya ke Presiden Joko Widodo.
"Nanti dirumuskan lebih rinci oleh tim Forum Rektor untuk kami sampaikan pada pertemuan reguler pertiga bulan dengan presiden," tuturnya.
Menurut Yudi, aspirasi yang paling mengemuka terkait perbagian keuangan pusat dan daerah agar lebih fair. Kemudian bantuan yang bisa diterima perguruan tinggi agar semakin terbuka demi kemajuan kampus menciptakan SDM berkualitas yang hasilnya dapat dinikmati daerah tempatnya mengabdikan diri.
Selain kedua tokoh nasional itu, turut hadir juga sejumlah nara sumber terkemuka dalam seminar menyambut Dies Natalis ke-59 ULM. Di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Rochmat Wahab, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Abdul Haris Makkie dan Dekan Fakultas Hukum ULM Dr H Mohammad Effendy.
Di sisi lain, Rektor ULM Prof Sutarto Hadi berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan masukan baik untuk pemda maupun pemerintah pusat, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi kedepannya untuk pelayanan publik dan penguatan demokrasi Pancasila.
"Yang pasti, ULM harus bisa menjadi semen perekat nilai-nilai kebangsaan berdasarkan semangat Pancasila dan memberikan inspirasi dan solusi masalah kesenjangan sosial, khususnya di Banua Kalimantan Selatan," pungkas Sutarto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Untuk itu dunia kampus yang diisi para akademisi dan intelektual handal harus ikut berperan dalam mendorong tegaknya keadilan sosial di tengah masyarakat bangsa Indonesia.
Hal itu dikatakan Dr Hamdan Zoelva saat seminar nasional dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Forum Diskusi Banua "Otonomi Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Pancasila" di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Rabu (20/9).
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 itu memaparkan, pemaknaan Pancasila tidak semata-mata masalah NKRI harga mati seperti sering terdengar dalam slogan.
Tetapi menurut dia, lebih penting bagaimana keadilan itu ditegakkan, terutama keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Jangan sampai daerah penghasil seperti Kalimantan Selatan justru mengalami kondisi infrastruktur memprihatinkan, ini jelas terlihat ketimpangan antara daerah dan pusat," paparnya.
Untuk mencapai keadilan sosial yang ideal dan diimpi-impikan tersebut, maka perlu inovasi dari pemerintah daerah sebagai bagian dari negara alias pemerintah pusat.
"Pemda harus hadir, jadi bukan para pejabatnya terlebih dahulu diuntungkan namun masyarakatnya mesti sejahtera secara merata hingga ketimpangan orang kaya dan orang miskin tidak jadi masalah di kemudian hari," tandas Hamdan Zoelva.
Sementara pembicara lainnya Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Yudi Latif berjanji seluruh aspirasi dan masukan dari hasil diskusi tersebut disampaikannya ke Presiden Joko Widodo.
"Nanti dirumuskan lebih rinci oleh tim Forum Rektor untuk kami sampaikan pada pertemuan reguler pertiga bulan dengan presiden," tuturnya.
Menurut Yudi, aspirasi yang paling mengemuka terkait perbagian keuangan pusat dan daerah agar lebih fair. Kemudian bantuan yang bisa diterima perguruan tinggi agar semakin terbuka demi kemajuan kampus menciptakan SDM berkualitas yang hasilnya dapat dinikmati daerah tempatnya mengabdikan diri.
Selain kedua tokoh nasional itu, turut hadir juga sejumlah nara sumber terkemuka dalam seminar menyambut Dies Natalis ke-59 ULM. Di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Rochmat Wahab, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Abdul Haris Makkie dan Dekan Fakultas Hukum ULM Dr H Mohammad Effendy.
Di sisi lain, Rektor ULM Prof Sutarto Hadi berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan masukan baik untuk pemda maupun pemerintah pusat, sehingga dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi kedepannya untuk pelayanan publik dan penguatan demokrasi Pancasila.
"Yang pasti, ULM harus bisa menjadi semen perekat nilai-nilai kebangsaan berdasarkan semangat Pancasila dan memberikan inspirasi dan solusi masalah kesenjangan sosial, khususnya di Banua Kalimantan Selatan," pungkas Sutarto.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017