Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) -  Seluruh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kalsel meningkatkan kinerja pemerintahan dengan cara menyempurnakan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP),  agar bisa meraih Predikat A  akan terwujud.
   
Upaya tersebut antara lain  melakukan evaluasi penyusunan SAKIP dengan mengundang nara sumber ahli di bidangnya untuk penyempurnaan.
   
"Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan tata kelola kinerja pemerintahan dengan berpedoman pada SAKIP sesuai standar pemerintah," katanya.

Jika tahun 2016, SAKIP Pemprov Kalsel masuk pada kategori sangat baik (BB),  maka pada 2017 kita berharap meraih Predikat A," terang Sekdaprov Kalsel, Drs H Abdul Haris, MSi, di sela Membuka Ekspos Pohon Kinerja Eavluasi SAKIP.
    
Pada kegiatan berlangsung di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman Perkantoran Sekretariat Daerah Pemprov Kalsel di Banjarbaru, sekdaprov mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah semua SKPD  untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi (Tufoksi) sekaligus penyempurnaan uraiankinerja.
    
Pria yang juga pernah menjabat sebagai Karo Humas Setdaprov Kalsel ini berharap seluruh pejabat terkait untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

Nara sumber yang akan memberikan edukasi penyempurnaan SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasiBirokrasi.

"Saya mohon kerjasamanya kepada semua Kepala SOPD untukmemanfaatkan kegiatanini dengan sebaik-baiknya. Karena  kehadiran  PemerintahPusat yakni Pak Nanda dari Kementerian PAN dan RB untukmenyempurnakan  kinerja kita,"

Menurut  Sekda, Pemprov Kalsel terus bergerak melakukan  koordinasidenganPemerintahPusat melalui Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna melakukanpendampingan terhadap SAKIP secara intensif untuk memperbaik itata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Sekarang program pembangunanmengarah ke money follow program sehingga harusjelas programnya apa, fokusnya di mana. Mari kegiatan ini kita jadikan koreksi bersama, insyallah apa yang diharapkan olehbapak gubernur akan dapat terwujud," sebutnya.
 
Kabid  Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Kemenpandan RB RI, Ananda Juarsa mengatakan, sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi.
   
Sistem ini diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaliguspeningkatankinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Menurutnya,pohonkinerja adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja dari suatu SKPD
   
"Pohon kinerja itu intinya adalah memetakan strategi, berawal dari kondisi yang ingin diwujudkan atau kondisi yang harusnya terwujud," katanya.    

Kenapa penting untuk diwujudkan,Apasaja syaratnya untuk mewujudkanya, apa pendukungnya, apa kelemahanya sehingga pohon kinerja kita memadai," terangnya. *

Pewarta:

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017