Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan H Sayed Jafar menyatakan, inflasi merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi pengelolaan ekonomi daerah.
Hal itu dikatakan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar saat menghadiri Rapat Koordinas Nasional Pengendalian Inflasi 2017, di Jakarta, Kamis.
Rakoornas pengendalian inflasi yang dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kali ini bertemakan "Mempercepat Pembenahan Efesiensi Tata Niaga dan Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Tekhnologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat".
Dalam Arahannya, Presiden RI menyampaikan pentingnya menjaga inflasi dalam pengelolaan ekonomi secara nasional. Untuk itu, inflasi perlu ditekan serendah mungkin.
"Ada dua hal penting kunci mengelola ekonomi Negara yaitu menekan inflasi serendah rendahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Saat ini, inflasi telah ditekan pada level yang sangat rendah. Inflasi saat ini berada pada level terendah dalam 7 tahun terakhir. Rendahnya inflasi ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia pun berhasil tumbuh sebesar 5,01 persen pada 2016.
Diharapkan, inflasi tetap dapat terjaga pada berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif dan mampu bertranformasi menjadi negara maju.
Gubernur Bank Indonesia Agus martowardojo melaporkan pada tahun ini inflasi terjaga dengan baik dan cenderung membaik dari tahun lalu.
"Kita patut berbesar hati karena pada 2016 hingga pertengahan 2017 inflasi tercatat cukup rendah dan terkendali. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) 2016 tercatat pada level 3,02 persen, terendah sejak 2010," jelasnya
Inflasi 2016 juga terjadi cukup merata di berbagai daerah. Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah seperti di Jawa 2,59 persen, Kalimantan 3,4 persen, Sumatera 4,53 persen, Timur Indonesia tercatat juga rendah, Sulawesi 2,27 persen. Bali-Nusa Tenggara 2,93 persen, Maluku-Papua 3,07 persen," tambahnya.
Selain itu, inflasi Indonesia yang tercatat terjaga pada 2016 lalu juga masih berlanjut hingga saat ini. Hal itu menurutnya tak terlepas dari upaya seluruh pemangku kepentingan yang sudah berupaya untuk menjaga itu.
"Kami sangat apresiasi kebijakan yang ditempuh tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang saat ini jumlahnya 524, di 34 provinsi, 490 kabupaten kota, terutama dalam menjangkau, menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan terus komunikasi ke masyarakat (4K).
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kotabaru menemukan 10 komoditi yang memicu inflasi akhir-akhir ini di "Bumi Saijaan".
Kepala Dinas Perdagangan Kotabaru, H Mahyudiansyah, mengatakan komoditi pemicu inflasi tersebut adalah, ikan tongkol, buah-buahan, bawang merah dan bawang putih, telur ayam, daging ayam ras, gas LPG, daging sapi, minyak goreng, listrik beras, serta sayur-mayur.
Barang-barang tersebut sebagian besar didatangkan dari luar Kotabaru. Kondisi gelombang laut, menjadi pemicu utama kelancaran pendistribusian barang-barang tersebut dari Pulau jawa, Sulawesi dan daerah lain ke Kotabaru.
Apabila terjadi gelombang tinggi, maka kapal-kapal yang membawa sembilan bahan pokok (Sembako) dari Pulau Jawa dan Sulawesi dilarang berlayar, akibatnya stok barang di pasar menipis.
Mahyudiansyah berharap, inflasi di Kotabaru dapat dikendalikan dari kondisi saat ini, yakni berkisar 0,59 persen month to month (mtm), dan Kalsel sekitar 0,33.
Menurunya, agar keinginan bisa mengendalikan inflasi tersebut bisa terwujud perlu kerja sama lintas sektoral di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Hal itu dikatakan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar saat menghadiri Rapat Koordinas Nasional Pengendalian Inflasi 2017, di Jakarta, Kamis.
Rakoornas pengendalian inflasi yang dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kali ini bertemakan "Mempercepat Pembenahan Efesiensi Tata Niaga dan Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Tekhnologi Digital untuk Kesejahteraan Rakyat".
Dalam Arahannya, Presiden RI menyampaikan pentingnya menjaga inflasi dalam pengelolaan ekonomi secara nasional. Untuk itu, inflasi perlu ditekan serendah mungkin.
"Ada dua hal penting kunci mengelola ekonomi Negara yaitu menekan inflasi serendah rendahnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Saat ini, inflasi telah ditekan pada level yang sangat rendah. Inflasi saat ini berada pada level terendah dalam 7 tahun terakhir. Rendahnya inflasi ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia pun berhasil tumbuh sebesar 5,01 persen pada 2016.
Diharapkan, inflasi tetap dapat terjaga pada berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, ekonomi Indonesia dapat tumbuh positif dan mampu bertranformasi menjadi negara maju.
Gubernur Bank Indonesia Agus martowardojo melaporkan pada tahun ini inflasi terjaga dengan baik dan cenderung membaik dari tahun lalu.
"Kita patut berbesar hati karena pada 2016 hingga pertengahan 2017 inflasi tercatat cukup rendah dan terkendali. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) 2016 tercatat pada level 3,02 persen, terendah sejak 2010," jelasnya
Inflasi 2016 juga terjadi cukup merata di berbagai daerah. Angka inflasi tahunan di berbagai daerah tercatat rendah seperti di Jawa 2,59 persen, Kalimantan 3,4 persen, Sumatera 4,53 persen, Timur Indonesia tercatat juga rendah, Sulawesi 2,27 persen. Bali-Nusa Tenggara 2,93 persen, Maluku-Papua 3,07 persen," tambahnya.
Selain itu, inflasi Indonesia yang tercatat terjaga pada 2016 lalu juga masih berlanjut hingga saat ini. Hal itu menurutnya tak terlepas dari upaya seluruh pemangku kepentingan yang sudah berupaya untuk menjaga itu.
"Kami sangat apresiasi kebijakan yang ditempuh tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang saat ini jumlahnya 524, di 34 provinsi, 490 kabupaten kota, terutama dalam menjangkau, menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan terus komunikasi ke masyarakat (4K).
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kotabaru menemukan 10 komoditi yang memicu inflasi akhir-akhir ini di "Bumi Saijaan".
Kepala Dinas Perdagangan Kotabaru, H Mahyudiansyah, mengatakan komoditi pemicu inflasi tersebut adalah, ikan tongkol, buah-buahan, bawang merah dan bawang putih, telur ayam, daging ayam ras, gas LPG, daging sapi, minyak goreng, listrik beras, serta sayur-mayur.
Barang-barang tersebut sebagian besar didatangkan dari luar Kotabaru. Kondisi gelombang laut, menjadi pemicu utama kelancaran pendistribusian barang-barang tersebut dari Pulau jawa, Sulawesi dan daerah lain ke Kotabaru.
Apabila terjadi gelombang tinggi, maka kapal-kapal yang membawa sembilan bahan pokok (Sembako) dari Pulau Jawa dan Sulawesi dilarang berlayar, akibatnya stok barang di pasar menipis.
Mahyudiansyah berharap, inflasi di Kotabaru dapat dikendalikan dari kondisi saat ini, yakni berkisar 0,59 persen month to month (mtm), dan Kalsel sekitar 0,33.
Menurunya, agar keinginan bisa mengendalikan inflasi tersebut bisa terwujud perlu kerja sama lintas sektoral di daerah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017