Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi-fraksi pada DPRD Kalimantan Selatan menyambut positif Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di provonsi tersebut atas usul eksekitif/pemerintah provinsi (pemprov) setempat.
Sambutan positif itu antara lain dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disampaikan pada rapat paripurna dewan tersebut yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri di Banjarmasin, Rabu.
Dalam pemandangan umum terhadap Raperda penyelenggaraan ketenagalistrikan yang dibacakan H Bardiansyah itu, FPG menyatakan, merasa miris karena sampai detik ini masih ada soal dan "something wrong" (kekurangpasan) dalam manajemen ketenagalistrikan di Kalsel.
Pasalnya menurut FPG yang diketuai H Mirhan Effendie dan sekretarisnya Hj Hariyati itu, masyarakat Kalsel masih sering merasakan adanya pemadaman bergilir, ketersediaan tenaga listrik yang tak cukup.
"Bahkan pada beberapa wilayah, terutama desa-desa di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini jaringan listrik belum/tidak tersedia," ujar FPG DPRD Kalsel.
"Padahal betapa urgen dan strategisnya listrik bagi urat nadi kehidupan kita semua, sehingga memang sangat membutuhkan Perda penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai kewenangan pemerintah daerah," demikian wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut.
Pendapat senada dengan FPG, yaitu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel, seraya menyatakan, salah satu indikator pertumbuhan suatu negeri pada pertumbuhan energi listrik.
Menurut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi, indikator pertumbuhan suatu negeri tersebut, yaitu pertumbuhan energi listrik berbading lurus dengan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karenanya, peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Kalsel merupakan keniscayaan, ujat Fraksi PKS dalam pemandangan umum terhadap Raperda penyelenggaraan ketenagalistrik tersebut yang dibacakan Danu Ismadi Saderi.
Sebelumnya Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyatakan, perlu rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di provinsinya yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa.
Pernyataan itu dalam penjelasan ketika mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Selasa (18/7).
Pasalnya, menurut orang nomor satu di jajaran pemprov tersebut, kebutuhan ketenagalistrikan secara keseluruhan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta pembangunan.
"Rasio kebutuhan ketenagalistrikan Kalsel sekarang yang berpenduduk empat juta jiwa lebih tentu berbeda ketika sebelum era otonomi daerah yang hanya 11 kabupaten/kota serta berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa," demikian Sahbirin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Sambutan positif itu antara lain dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disampaikan pada rapat paripurna dewan tersebut yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri di Banjarmasin, Rabu.
Dalam pemandangan umum terhadap Raperda penyelenggaraan ketenagalistrikan yang dibacakan H Bardiansyah itu, FPG menyatakan, merasa miris karena sampai detik ini masih ada soal dan "something wrong" (kekurangpasan) dalam manajemen ketenagalistrikan di Kalsel.
Pasalnya menurut FPG yang diketuai H Mirhan Effendie dan sekretarisnya Hj Hariyati itu, masyarakat Kalsel masih sering merasakan adanya pemadaman bergilir, ketersediaan tenaga listrik yang tak cukup.
"Bahkan pada beberapa wilayah, terutama desa-desa di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini jaringan listrik belum/tidak tersedia," ujar FPG DPRD Kalsel.
"Padahal betapa urgen dan strategisnya listrik bagi urat nadi kehidupan kita semua, sehingga memang sangat membutuhkan Perda penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai kewenangan pemerintah daerah," demikian wakil rakyat dari Partai Golkar tersebut.
Pendapat senada dengan FPG, yaitu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel, seraya menyatakan, salah satu indikator pertumbuhan suatu negeri pada pertumbuhan energi listrik.
Menurut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi, indikator pertumbuhan suatu negeri tersebut, yaitu pertumbuhan energi listrik berbading lurus dengan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karenanya, peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di Kalsel merupakan keniscayaan, ujat Fraksi PKS dalam pemandangan umum terhadap Raperda penyelenggaraan ketenagalistrik tersebut yang dibacakan Danu Ismadi Saderi.
Sebelumnya Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyatakan, perlu rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di provinsinya yang kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa.
Pernyataan itu dalam penjelasan ketika mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Selasa (18/7).
Pasalnya, menurut orang nomor satu di jajaran pemprov tersebut, kebutuhan ketenagalistrikan secara keseluruhan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta pembangunan.
"Rasio kebutuhan ketenagalistrikan Kalsel sekarang yang berpenduduk empat juta jiwa lebih tentu berbeda ketika sebelum era otonomi daerah yang hanya 11 kabupaten/kota serta berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa," demikian Sahbirin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017