Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Muhammad Faisal, mengatakan saat ini pihaknya kekurangan tenaga bidang teknologi dan informasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Ada 100 perizinan yang harus kita layani namun belum didukung sumber daya manusianya khususnya tenaga di bidang teknologi dan informasi," katanya di Tanjung, Senin.
Pegawai yang terlibat di bidang perizinan, katanya, hanya 25 orang sehingga secara kuantitas memang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perizinan yang harus ditangani.
Selain terkendalaa SDM dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanam Modal dan PTSP juga belum menerima Standar Operasional Prosedur Pelayanan bagi 15 perizinan yang dilimpahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya.
Faisal mengungkapkan seharusnya saat pelimpahan perizinan dari instansi sebelumnya, juga dilengkapi SOP sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP bisa langsung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
"Seperti pembangunan rumah ibadah selain harus mengajukan IMB juga harus dilengkapi beberapa dokumen lain, di antara persetujuan dari Forum Kerukunan Umat Beragama," kata Faisal.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP menargetkan penerimaan Rp1,8 miliar dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan izin gangguan atau HO.
Hanya dua jenis perizinan itu yang dipungut biaya, sedangkan izin reklame melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan perizinan lainnya sudah digratiskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Ada 100 perizinan yang harus kita layani namun belum didukung sumber daya manusianya khususnya tenaga di bidang teknologi dan informasi," katanya di Tanjung, Senin.
Pegawai yang terlibat di bidang perizinan, katanya, hanya 25 orang sehingga secara kuantitas memang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perizinan yang harus ditangani.
Selain terkendalaa SDM dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanam Modal dan PTSP juga belum menerima Standar Operasional Prosedur Pelayanan bagi 15 perizinan yang dilimpahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya.
Faisal mengungkapkan seharusnya saat pelimpahan perizinan dari instansi sebelumnya, juga dilengkapi SOP sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP bisa langsung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
"Seperti pembangunan rumah ibadah selain harus mengajukan IMB juga harus dilengkapi beberapa dokumen lain, di antara persetujuan dari Forum Kerukunan Umat Beragama," kata Faisal.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP menargetkan penerimaan Rp1,8 miliar dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan izin gangguan atau HO.
Hanya dua jenis perizinan itu yang dipungut biaya, sedangkan izin reklame melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sedangkan perizinan lainnya sudah digratiskan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017