Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Pengelolaan dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan sudah bisa dipantau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum pemeriksaan langsung ke desa karena sebagian besar desa telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes.
"Kabupaten HSU termasuk yang sudah menerapkan siskeudes, sehingga terpantau pengelolaannya oleh BPK, bagi desa yang belum menggunakan siskeudes saya himbau agar segera menggunakannya," ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Rabu.
Wahid mengatakan, pengelolaan dana desa kedepan bakal semakin kompleks karena dari informasi yang dia peroleh dari pemerintah pusat, alokasi dana desa akan bertambah sekitar Rp2 miliar per desa.
Meski demikian, menurutnya, dana desa sebesar itu tetap belum mencukupi jika dibanding dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan di desa.
Pada acara halal bi halal dengan masyarakat Paminggir, Bupati mengatakan, bagi desa tertentu jumlah dana desa yang ada mungkin masih kurang, sedang bagi desa lain khususnya disekitar perkotaan yang sarananya lebih lengkap anggaran dana desa cukup besar untuk dikelola.
Ia menegaskan, penyusunan program pembangunan di desa yang menggunakan dana desa wajib melalui musyawarah desa.
"Jika aparat desa masih ragu terhadap legalitas dari hasil musyawarah dalam rangka pemanfaatan dana desa, maka pemerintah daerah akan membantu memberikan pandangab dan rekomendasi terhadap hasil musyawarah desa yang diajukan," terangnya.
Bupati juga menghimbau agar pengelolaan dana desa lebih transparan dengan melakukan sosialisasi, diantaranya mengumumkan garis besar pengelolaan dana desa melalui baliho atau spanduk.
"Insya Allah, jika kebijakan pengelolaan dana desa merupakan hasil musyawarah desa dan pengelolaan dananya juga transparan, maka pemanfaatan dana desa akan sesuai dengan kebutuhan di desa," katanya.
Wahid bersyukur pertumbuhan ekonomi didaerahnya cukup stabil dengan anggaran APBD tahun ini sebesar satu triliun rupiah lebih, namun sekitar 50 persen habis dialokasikan bagi belanja rutin kepegawaian.
"Bantuan pusat dan provinsi tentu saja masih sangat diharapkan untuk membangun infrastuktur daerah," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kabupaten HSU termasuk yang sudah menerapkan siskeudes, sehingga terpantau pengelolaannya oleh BPK, bagi desa yang belum menggunakan siskeudes saya himbau agar segera menggunakannya," ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Rabu.
Wahid mengatakan, pengelolaan dana desa kedepan bakal semakin kompleks karena dari informasi yang dia peroleh dari pemerintah pusat, alokasi dana desa akan bertambah sekitar Rp2 miliar per desa.
Meski demikian, menurutnya, dana desa sebesar itu tetap belum mencukupi jika dibanding dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan di desa.
Pada acara halal bi halal dengan masyarakat Paminggir, Bupati mengatakan, bagi desa tertentu jumlah dana desa yang ada mungkin masih kurang, sedang bagi desa lain khususnya disekitar perkotaan yang sarananya lebih lengkap anggaran dana desa cukup besar untuk dikelola.
Ia menegaskan, penyusunan program pembangunan di desa yang menggunakan dana desa wajib melalui musyawarah desa.
"Jika aparat desa masih ragu terhadap legalitas dari hasil musyawarah dalam rangka pemanfaatan dana desa, maka pemerintah daerah akan membantu memberikan pandangab dan rekomendasi terhadap hasil musyawarah desa yang diajukan," terangnya.
Bupati juga menghimbau agar pengelolaan dana desa lebih transparan dengan melakukan sosialisasi, diantaranya mengumumkan garis besar pengelolaan dana desa melalui baliho atau spanduk.
"Insya Allah, jika kebijakan pengelolaan dana desa merupakan hasil musyawarah desa dan pengelolaan dananya juga transparan, maka pemanfaatan dana desa akan sesuai dengan kebutuhan di desa," katanya.
Wahid bersyukur pertumbuhan ekonomi didaerahnya cukup stabil dengan anggaran APBD tahun ini sebesar satu triliun rupiah lebih, namun sekitar 50 persen habis dialokasikan bagi belanja rutin kepegawaian.
"Bantuan pusat dan provinsi tentu saja masih sangat diharapkan untuk membangun infrastuktur daerah," pungkasnya.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017