Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Sadam Husin Naparin mendesak perlu pengawasan ketat terhadap penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan.
Sadam menyampaikan hal itu saat menanggapi keluhan atau harapan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tanah Laut (Tala) di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu, sesuai keterangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel pada beberapa waktu lalu, semestinya tidak ada masalah BBM bagi nelayan.
"Kepala DKP Kalsel bilang untuk pemenuhan kebutuhan BBM bagi nelayan di Provinsi Kalsel terdapat 17 titik, jumlah tersebut mungkin sudah cukup, tinggal pengawasan penyaluran," ujar Sadam.
Pasalnya, lanjut satu-satunya perwakilan PPP di DPRD Provinsi Kalsel itu, tidak mustahil BBM untuk nelayan mengalir ke daerah lain, seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) dan provinsi lain.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel H Suripno Sumas menyatakan persoalan BBM atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) menjadi salah satu "pekerjaan rumah" (PR) bagi Komisi II DPRD Kalsel.
Sebelumnya, perwakilan HNSI Tanah Laut mengemukakan beberapa permasalahan antara lain meminta penambahan SPBN, serta pembentukan koperasi sebagai penyangga manakala hasil tangkapan nelayan anjlok.
Sedangkan, Ketua HNSI Provinsi Kalsel Hj Suriatinah mengharapkan kemudahan pengurusan izin kapal nelayan agar bisa melaut untuk menangkap ikan, serta bantuan alat tangkap ikan, budidaya ikan air tawar dan air payau.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (HNSI Kalsel) Hj. Suriatinah saat beraudiensi dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (15/1/2025). (ANTARA/Syamsuddin Hasan)
