Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Republik Indonesia pada dasarnya menyambut positif keinginan anggota DPRD Kalimantan Selatan untuk menguatkan koperasi petani plasma perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut.
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas mengemukakan itu di Banjarmasin, Senin, sesudah komisinya berkonsultasi dengan Kemenkop UKM di Jakarta pekan lalu.
Sambutan positif dari Kemenkop UKM itu, menurut Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut cukup beralasan, karena antara lain koperasi "soko guru" perekonomian Indonesia, seperti gagasan proklamator Mohammad Hatta.
Selain itu, keberadaan koperasi tersebut bisa menjadi wahana bagi rakyat Indonesia (termasuk petani plasma perkebunan kelapa sawit) untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Namun pembentukan koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang benar, begitu pula tata kelolanya, sehingga betul-betul mendatangkan manfaat atau memberi nilai tambah bagi peserta/anggotanya.
"Kemenkop UKM mengingatkan, pembentukan/mendirikan koperasi bukan sekedar formalitas, karena hanya untuk memenuhi persyaratan dalam komunitas usaha perkebunan besar kelapa sawit, yang pada akhirnya berujung muncul permasalahan," demikian Suripno.
Keinginan penguatan koperasi peserta plasma perkebunan kelapa sawit itu inisiatif dari Imam Suprastowo, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel asal daerah pemilihan Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kota Banjarbaru.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel itu, di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut tumbuh dan berkembang perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun belakangan.
Pada sejumlah perusahaan perkebunan itu terdapat koperasi peserta plasma yang juga memerlukan perhatian bersama agar keberadaan wadah/wahana ekonomi kerakyatan tersebut bisa maksimal.
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel sebagian besar daerah terdapat perkebunan kelapa sawit, baik berupa perkebunan besar oleh perusahaan milik negara dan swasta yang menggunakan pola plasma maupun skala kecil serta perkebunan rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas mengemukakan itu di Banjarmasin, Senin, sesudah komisinya berkonsultasi dengan Kemenkop UKM di Jakarta pekan lalu.
Sambutan positif dari Kemenkop UKM itu, menurut Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut cukup beralasan, karena antara lain koperasi "soko guru" perekonomian Indonesia, seperti gagasan proklamator Mohammad Hatta.
Selain itu, keberadaan koperasi tersebut bisa menjadi wahana bagi rakyat Indonesia (termasuk petani plasma perkebunan kelapa sawit) untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Namun pembentukan koperasi sesuai prosedur dan ketentuan yang benar, begitu pula tata kelolanya, sehingga betul-betul mendatangkan manfaat atau memberi nilai tambah bagi peserta/anggotanya.
"Kemenkop UKM mengingatkan, pembentukan/mendirikan koperasi bukan sekedar formalitas, karena hanya untuk memenuhi persyaratan dalam komunitas usaha perkebunan besar kelapa sawit, yang pada akhirnya berujung muncul permasalahan," demikian Suripno.
Keinginan penguatan koperasi peserta plasma perkebunan kelapa sawit itu inisiatif dari Imam Suprastowo, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel asal daerah pemilihan Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Kota Banjarbaru.
Pasalnya, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel itu, di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut tumbuh dan berkembang perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun belakangan.
Pada sejumlah perusahaan perkebunan itu terdapat koperasi peserta plasma yang juga memerlukan perhatian bersama agar keberadaan wadah/wahana ekonomi kerakyatan tersebut bisa maksimal.
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel sebagian besar daerah terdapat perkebunan kelapa sawit, baik berupa perkebunan besar oleh perusahaan milik negara dan swasta yang menggunakan pola plasma maupun skala kecil serta perkebunan rakyat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017