Hasil penilaian oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2024 tentang kepatuhan layanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) naik level dari B menjadi A.
Penjabat Bupati (Pj) HSU, Zakly Asswan bersyukur atas hasil penilaian kepatuhan layanan publik Pemkab Hulu Sungai Utara 2024 mendapatkan nilai lebih tinggi nilai 93, 39, Zona Hijau, kategori A (tertinggi), sedangkan pada tahun 2023 HSU menerima nilai 87,14, zona hijau, kategori B (sangat tinggi).
“Terimakasih kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memberikan pelayanan publik dengan baik, semoga prestasi ini bisa terus ditingkatkan dan jadi contoh bagi SKPD yang lain,” ungkap Zakly Asswan, dilaporkan Jumat.
Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalsel, Hadi Rahman mengatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, di pusat maupun daerah, menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN maupun APBD.
"Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 kategori pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 94,58 Zona Hijau kategori A (Tertinggi),” kata Hadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalsel atas evaluasinya terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kalsel.
"Hasil evaluasi sangat berarti untuk mengukur kinerja kami dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal" ungkapnya.
Muhidin juga bersyukur, karena seluruh pemerintah kabupaten/kota menduduki zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Pencapaian ini diraih bersama-sama dari hasil kerja keras dan peran semua pihak, baik penyelenggara pelayanan publik di level pembuat kebijakan, SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana, masyarakat selaku pengguna, hingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mendampingi satuan kerja.
Pada Kalimantan Selatan, Penilaian mencakup 1 Pemerintah Provinsi, 2 Pemerintah Kota, 11 Pemerintah Kabupaten, 13 Kepolisian Resor, 13 kantor pertanahan dan ada 83 unit pelayanan di Pemerintah Daerah yang menjadi penilaian.
Adapun lokus unit pelayanan di Pemerintah Daerah meliputi Perizinan (DPMPTSP), Pendidikan (Dinas Pendidikan), Adminduk (Disdukcapil), Sosial (Dinas Sosial), Kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan Puskesmas).
Sementara satuan unit pelayanan yang memberikan kontribusi adalah :
Disdukcapil 95,56
DPMPTSP 91,68
Disdikbud 94,96
Dinsos 92,98
Puskesmas Amsel 92,03
Puskesmas Sungai Karias 93,15
Prestasi Pemkab HSU dalam meraih meraih nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak lepas dari komitmen dari para penyelenggara pelayanan di wilayah Pemkab HSU. Dengan semua berada pada zona hijau kategori A kualitas tertinggi.
Zakly Asswan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SKPD yang telah memberikan kinerja pelayanan terbaiknya, penghargaan ini jadi pemacu semangat awal tahun untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin prima.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ortala (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana) Khairi, Wakapolres, Wakil Ketua DPRD Mawardi, Kepala Kantah HSU.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Penjabat Bupati (Pj) HSU, Zakly Asswan bersyukur atas hasil penilaian kepatuhan layanan publik Pemkab Hulu Sungai Utara 2024 mendapatkan nilai lebih tinggi nilai 93, 39, Zona Hijau, kategori A (tertinggi), sedangkan pada tahun 2023 HSU menerima nilai 87,14, zona hijau, kategori B (sangat tinggi).
“Terimakasih kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memberikan pelayanan publik dengan baik, semoga prestasi ini bisa terus ditingkatkan dan jadi contoh bagi SKPD yang lain,” ungkap Zakly Asswan, dilaporkan Jumat.
Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalsel, Hadi Rahman mengatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, di pusat maupun daerah, menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN maupun APBD.
"Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 kategori pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 94,58 Zona Hijau kategori A (Tertinggi),” kata Hadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Muhidin pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalsel atas evaluasinya terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Kalsel.
"Hasil evaluasi sangat berarti untuk mengukur kinerja kami dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal" ungkapnya.
Muhidin juga bersyukur, karena seluruh pemerintah kabupaten/kota menduduki zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Pencapaian ini diraih bersama-sama dari hasil kerja keras dan peran semua pihak, baik penyelenggara pelayanan publik di level pembuat kebijakan, SDM (Sumber Daya Manusia) pelaksana, masyarakat selaku pengguna, hingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mendampingi satuan kerja.
Pada Kalimantan Selatan, Penilaian mencakup 1 Pemerintah Provinsi, 2 Pemerintah Kota, 11 Pemerintah Kabupaten, 13 Kepolisian Resor, 13 kantor pertanahan dan ada 83 unit pelayanan di Pemerintah Daerah yang menjadi penilaian.
Adapun lokus unit pelayanan di Pemerintah Daerah meliputi Perizinan (DPMPTSP), Pendidikan (Dinas Pendidikan), Adminduk (Disdukcapil), Sosial (Dinas Sosial), Kesehatan (Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan Puskesmas).
Sementara satuan unit pelayanan yang memberikan kontribusi adalah :
Disdukcapil 95,56
DPMPTSP 91,68
Disdikbud 94,96
Dinsos 92,98
Puskesmas Amsel 92,03
Puskesmas Sungai Karias 93,15
Prestasi Pemkab HSU dalam meraih meraih nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak lepas dari komitmen dari para penyelenggara pelayanan di wilayah Pemkab HSU. Dengan semua berada pada zona hijau kategori A kualitas tertinggi.
Zakly Asswan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SKPD yang telah memberikan kinerja pelayanan terbaiknya, penghargaan ini jadi pemacu semangat awal tahun untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin prima.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ortala (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana) Khairi, Wakapolres, Wakil Ketua DPRD Mawardi, Kepala Kantah HSU.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024