Ketua Badan Pembentukan Perda (BP Perda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengingatkan, setiap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Politikus senior Partai Golkar tersebut mengingatkan ketika dikonfirmasi, Selasa sesudah BP Perda bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin, (9/12/24) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo.
Baca juga: PKS harap pendampingan anggota DPRD lebih optimal
Gt Iskandar yang juga mantan Anggota DPR RI menyatakan, selaku wakil rakyat Kalsel yang sekaligus Ketua BP Perda DPRD provinsi setempat, dirinya ingin mengetahui alur dan penganggaran penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Hal itu, menurut dia penting agar kinerja legislasi mereka menjadi semakin baik.
“Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di kita tidak hanya mementingkan kuantitas atau semata-mata untuk mengejar target belaka. Namun juga harus sesuai dengan nafas dan denyut nadi kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan Raperda yang berkualitas,” tegas Gt Iskandar.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu berkomitmen agar Raperda yang dibuat, selalu memikirkan asas kebermanfaatan bagi masyarakat.
Senada dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo berharap mendapat banyak masukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta , menjadi banyak rujukan sejumlah DPRD untuk belajar dan menggali informasi terkait kedewanan.
Baca juga: DPRD Banjarbaru apresiasi realisasi pajak dan retribusi lampaui target
Rombongan wakil rakyat Kalsel atau dari “Rumah Banjar” itu, diterima anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli atau yang lebih dikenal dengan sebutan MTZ tersebut.
Ia mengapresiasi kedatangan DPRD Kalsel dalam rangka bersilaturahmi dan saling berbagi pendapat.
“Tersanjung sekali dikunjungi oleh DPRD yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi kami tetap optimis Jakarta tetap jadi kota global dan menjadi pusat perekonomian nasional,” kata MTZ.
Studi komparasi BP Perda, Banggar dan Banmus tersebut ke lembaga legislatif DKI Jakarta saat kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD ke luar daerah yang dijadwalkan, 8-10 Desember 2024.
Baca juga: Waket DPRD Banjarbaru apresiasi penghargaan Pemkot kepada wajib pajak
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Politikus senior Partai Golkar tersebut mengingatkan ketika dikonfirmasi, Selasa sesudah BP Perda bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin, (9/12/24) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo.
Baca juga: PKS harap pendampingan anggota DPRD lebih optimal
Gt Iskandar yang juga mantan Anggota DPR RI menyatakan, selaku wakil rakyat Kalsel yang sekaligus Ketua BP Perda DPRD provinsi setempat, dirinya ingin mengetahui alur dan penganggaran penyusunan Raperda di DKI Jakarta. Hal itu, menurut dia penting agar kinerja legislasi mereka menjadi semakin baik.
“Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di kita tidak hanya mementingkan kuantitas atau semata-mata untuk mengejar target belaka. Namun juga harus sesuai dengan nafas dan denyut nadi kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan Raperda yang berkualitas,” tegas Gt Iskandar.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu berkomitmen agar Raperda yang dibuat, selalu memikirkan asas kebermanfaatan bagi masyarakat.
Senada dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo berharap mendapat banyak masukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta , menjadi banyak rujukan sejumlah DPRD untuk belajar dan menggali informasi terkait kedewanan.
Baca juga: DPRD Banjarbaru apresiasi realisasi pajak dan retribusi lampaui target
Rombongan wakil rakyat Kalsel atau dari “Rumah Banjar” itu, diterima anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli atau yang lebih dikenal dengan sebutan MTZ tersebut.
Ia mengapresiasi kedatangan DPRD Kalsel dalam rangka bersilaturahmi dan saling berbagi pendapat.
“Tersanjung sekali dikunjungi oleh DPRD yang menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi kami tetap optimis Jakarta tetap jadi kota global dan menjadi pusat perekonomian nasional,” kata MTZ.
Studi komparasi BP Perda, Banggar dan Banmus tersebut ke lembaga legislatif DKI Jakarta saat kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD ke luar daerah yang dijadwalkan, 8-10 Desember 2024.
Baca juga: Waket DPRD Banjarbaru apresiasi penghargaan Pemkot kepada wajib pajak
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024