Sebagai tindak lanjut program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menunggu keberadaan Pelaksana tugas (Plt) Kepala instansi tersebut.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kalsel Andri serta anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD provinsi setempat menyatakan itu, usai rapat kerja bersama di Banjarmasin, Kamis.
"Dengan penahanan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kalsel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena berstatus tersangka pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) 6 Oktober 2024 sampai saat ini (7/11/2024) belum ada Pkt Kadis PUPR tersebut," ungkap Andri.
Baca juga: KPK terbitkan surat penangkapan Sahbirin Noor
Oleh karena itu, anggota Komisi III DPRD Kalsel H Mustohir Arifin dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) berharap segera ada penunjukan Plt Kadis PUPR agar program bisa jalan sebagaimana biasa.
"Sayang kalau pelaksanaan program PUPR terlambat karena belum adanya Plt Kadisnya.
Padahal cukup banyak proyek strategis yang menyentuh kepentingan rakyat banyak," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Dalam rapat bersama dengan Komisi III tersebut, Kamis (7/11/2024),.Andri memaparkan rencana program Dinas PUPR Kalsel Tahun 2025 yang keseluruhannya bernilai lebih Rp12 triliun.
Baca juga: Pemanggilan Gubernur Kalsel, KPK tunggu praperadilan selesai
Secara umum/garis besar anggaran Dinas PUPR Kalsel 2025 itu untuk bidang sumber daya air Rp151,9 miliar lebih, dan bidang marga Rp1,645 triliun.
"Kemudian rencana program bidang cipta karya 2025 total Rp46, 2 miliar lebih," demikian Andri yang juga Kepala Bidang Bina Marga.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024